Pelayanan Administrasi Publik

November 14, 2008

Setelah melihat gambaran sekilas mengenai kinerja reformasi administrasi di daerah saat ini, kiranya perlu memahami lebih mendalam mengenai visi, kebijakan dan strategi pemerintah daerah, serta strategi reformasi administrasi dalam kaitannya dengan pembangunan daya saing daerah. Sejalan dengan era otonomi daerah yang sedang digairahkan, pemerintah daerah kini ‘harus’ memiliki visi yang diinginkan sehingga diharapkan mampu mensejajarkan dengan daerah-daerah yang sudah maju.

Sementara misi yang diemban administrasi publik adalah sebagai penggerak utama dan pendobrak hambatan, serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah daerah maupun nasional melalui penata-ulang strategi reformasi administrasi. Apabila mencermati visi dan misi tersebut, maka belum tergambar secara jelas visi dan misi yang mengedepankan akan menjadi daya saing daerah yang berbasiskan pada sumber daya, bukan hanya sumberdaya alam, namun yang lebih penting adalah ‘berbasis ilmu pengetahuan’ melalui proses learning yang dinamis agar dapat menciptakan kompetensi inti, baik pada tingkat makro (country’s level) sampai tingkat regional (region’s level).

Oleh karena itu, dengan konteks ini suatu penataan ulang dengan visi baru yang bertumpu pada resource based approach, sekaligus membangun mental model dan system thinking berbangsa yang tangguh melalui semangat kompetisi dan kooperasi intra dan antar organisasi daerah melalui jaringan yang kokoh dalam persaingan yang berbasis pada knowledge & skills. Penataan ulang strategi daya saing daerah itu, bukan ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya alam semata, namun merupakan pengintegrasian antara sumberdaya yang sifatnya tangible, intangible, dan human resources dalam semangat collective learning.

Menegakkan semangat collective learning ini perlu dimulai dari tingkatan makro (pemerintah baik nasional maupun daerah) sebagai initiator, change creator maupun sebagai fasilitator (Porter, 1999) sampai pada tataran mikro. Kebijakan teknis daerah-daerah yang masih menyebutkan bahwa landasan daya saing adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis sumberdaya alam. Kebijakan teknis ini, perlu ditata-ulang dengan mengubah landasan daya saing, berupa keunggulan berbasis sumberdaya (resources based advantage), baik sumberdaya berwujud (tangible) maupun tak berwujud (intangible).

Untuk menjabarkan visi, strategi dan orientasi itu, perlu memperhatikan juga struktur komposisi regional dan global yang sangat potensial menjadi pesaing daerah-daerah. Oleh karena itu, untuk menata-ulang strategi reformasi administrasi itu, maka daerah dapat melakukannya dengan cara menelusuri tiga macam strategic resources, yaitu

  1. Tangible resources, seperti karyawan atau SDM (PNS), pelanggan (masyarakat dan dunia usaha), kapasitas, dana, dan produk (jasa);
  2. Intangible resources, seperti keterampilan karyawan (PNS), mutu pelanggan (society), efisiensi biaya produk (pelayanan), dan mutu pelayanan;
  3. Very intangible (indirect) resources, seperti moral karyawan (PNS), reputasi di mata society, dan reputasi di mata investor.

Secara lebih konkrit dan komprehensif, perlu mengurai lima regional competitiveness drivers factor yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni: knowledge, kohesi sosial, infrastruktur, konektivitas, dan produktivitas. Kesemuanya mengarah pada proses knowledge management cluster. Sekadar ilustrasi, contoh salah satu faktor yakni konektivitas yang mencakup dua hal pokok, yakni (1) konektivitas internal; dan (2) eksternal. Banyak yang bisa dilakukan untuk menata-ulang reformasi administrasi daerah guna membangun daya saing. Bila mau jujur, sebenarnya belum melakukan upaya-upaya yang cermat untuk menjalin tali-temali konektivitas internal, misalnya suatu daerah industri dengan instansi terkait, perguruan tinggi, sampai pemanfaatan masyarakat sekitarnya. Selain itu, konektivitas eksternal, berupa keterkaitan suatu daerah dengan daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam satu kawasan.

Sebagai contoh konkrit, daerah-daerah perlu melakukan kerjasama regional untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan reformasi administrasi yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lain tersebut.Contoh lain memperlihatkan ketertinggalan daerah-daerah yang baru menggunakan keunggulan sumberdaya alam, belum berbasis pada pengetahuan atau sumberdaya tangible dan intangible adalah kekalahan Indonesia dengan Malaysia dalam memperebutkan pulau Sipadan-Ligitan. Meskipun hal itu, telah jelas sebelumnya kepemilikannya bagi Indonesia. Namun, rangkaian knowledge dan resource based mendapatkannya dimiliki negara lain, sehingga kita kehilangan sumber kekayaan kita.

Dengan demikian, keberhasilan reformasi administrasi dalam usaha membangun daya saing daerah sangat tergantung pada, antara lain:

  1. Dukungan dan komitmen dari pemimpin politik;
  2. Adanya agen (inti) pembaru;
  3. Adanya lingkungan sosial ekonomi dan politis yang kondusif;
  4. Waktu yang tepat.

Strategi yang berkenaan dengan sifat dan ruang lingkup pembaruan administratif haruslah dirancang melalui kerja sama yang harmonis antara pemimpin politik dan para pembaru, dimana mereka berdua harus memperhatikan faktor lingkungan yang ada. Sifat dan ruang lingkup reformasi administrasi juga tergantung pada tersedianya sumber daya, baik dana maupun tenaga (SDM). Karena pada umumnya daerah berkembang kekurangan dana maupun tenaga sehingga akan mengalami banyak kesulitan jika menerapkan pendekatan makro atau komprehensif. Dengan demikian, maka pendekatan mikro atau inkremental akan lebih cocok bagi daerah-daerah di Indoensia.

Dasar pemikirannya disini adalah bahwa setiap keputusan utama sebenarnya mencakup ‘perubahan inkremental’ untuk menanggulangi ‘penyakit khusus’. Strategi inkremental cocok dengan definisi reformasi administrasi sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses reformasi administrasi selalu merupakan ‘langkah tunggal’, tetapi langkah tunggal yang dipandang dalam kaitannya dengan langkah tunggal yang lain, sehingga membentuk suatu jaringan ‘cincin langkah berikutnya’ yang akhirnya terbentuk suatu inovasi dan pembaruan administrasi yang besar.

Tetapi harus menyadari akan keterbatasan pendekatan inkremental. Karena sekecil apapun suatu usaha pembaruan, suatu saat pasti sampai pada ambang pintu politik, yang pasti memerlukan pendukung politik yang cukup besar. Keadaan semacam ini secara alami sangat sulit bagi suatu ‘proyek kecil’ seperti yang dianjurkan pendekatan inkremental. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah memilih proyek mikro yang jadi prioritas utama dan memiliki efek ganda dalam rencana pembangunan daerah.

Tidak seperti halnya dengan perubahan kebijaksanaan ekonomi, reformasi administrasi mencakup perubahan yang menyusup ke seluruh jaringan birokrasi. Sebab birokrasi daerah dianggap sebagai satu kesatuan, sebagai PNS yang terintegrasi. Kebijaksanaan terpisah badan yang berbeda, tampaknya tidak dapat dipertahankan. Keadaan semacam inilah yang mengusik benak para teknokrat ekonom dalam pemerintahan, mengapa mereka gampang dipengaruhi. Kebijaksanaan ekonomi umumnya mempunyai ciri tersendiri (discrete), artinya berlaku khusus untuk satu sektor atau sektor yang lain dalam ekonomi dan seringkali hanya mencakup satu bagian atau satu badan saja.

Akhirnya, kesulitan yang akan dihadapi dalam proses reformasi administrasi bahwa proses ini langsung mempengaruhi mereka yang melaksanakan kebijaksanaan, namun manfaatnya tidak dapat segera dinikmati. Hal ini tidak seperti kebijaksanaan pertanian, atau kebijaksanaan kesehatan yang langsung kentara manfaatnya (manfaatnya segera dapat dinikmati).

Ringkasnya, pembaruan administrasi tidak menambah yang sudah ada, tetapi hanya merelokasikan sumber daya yang sudah ada. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang penuh dengan optimisme, mudah-mudahan dengan diakuinya negara kita sebagai negara ke-3 yang telah membuktikan ‘demokrasinya’ pasca pelaksanaan pemilu 2004 dan keberhasilan memilih pemimpin baru dengan tanpa ada insiden kekerasan yang berarti dan daerah-daerah yang saat in sedang melangsungkan pemilihan kepemimpinan baru juga yang sudah terseleksi ketangguhannya selama krisis ini, diharapkan mempunyai visi, misi dan strategi baru dengansemangat membangun. Yang penuh dengan semangat learning organization didalam melakukan reformasi administrasi publik yang serba baru, sehingga memiliki sense of direction, sense of discovery dan sense of destiny yang baru juga.

A New Systems Thinking

Agustus 13, 2008

Paradigma Baru: Implikasi Teori Kompleksitas Terhadap Kebijakan Publik dan Ilmu Administrasi

Abstrak

Makalah ini mendiskusikan tentang beberapa implikasi dari teori kompleksitas terhadap kebijakan publik dan ilmu administrasi. Hal ini beralasan bahwa teori kompleksitas mempunyai implikasi terhadap pemikiran dasar yang terbagi dalam tiga cakupan. Pertama, teori dapat merevisi pemikiran kita akan suatu konsep sistem, hubungan sebab-akibat, dan adanya determinasi maupun banyaknya inderminasi realistis dalam memperlihatkan gambaran sistem terbuka. Kedua, adanya “endophysical” dan “pnenomenological” (fenomena dasar) dari gambaran sistem (pengamatan keterkaitan). Ketiga, ketika teori mempunyai kebenaran analisis kuantitatif, teori dapat mengilustrasikan akan pentingnya interpretasi kualitatif di dalam analisis kuantitatif dan adanya “gap” (perbedaan) antara metodologi kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan teori komplekitas hasilnya dapat membantu kita dalam memahami kompleksitas suatu proses kebijakan publik dan ilmu administrasi.

Pendahuluan

Implikasi secara signifikan dari teori kompleksitas terjadi secara kontroversial. Mereka beranggapan bahwa pemikiran tentang teori kompleksitas hanya dilakukan melalui pengembangan pengetahuan keilmuan, tetapi bukan revolusi ilmu atau melalui pandangan perubahan dunia. (Eve, 1997; Wilson, 1998). Lainnya (seperti Kiel, 1998; Dent, 1999) melihat teori kompleksitas sebagai paradigma baru (new thinking), sebuah alternatif untuk “Paradigma Newtonian” terdahulu. Dalam pandangan Kiel’s, suatu “paradigma nonlinear” terbaru mempunyai implikasi penting terhadap kebijakan publik. Kiel’s menyarankan bahwa paradigma baru tersebut, keduanya memperlihatan batasan suatu angka matematika (seperti dalam peramalan/forecasting) dan mengembangankan kemampuan hasil model analisis serta beberapa peringkat suatu kestabilan sistem “hubungan temporal”. Hal ini juga menggambarkan suatu pengecualian dari pendekatan teori umum dalam studi kebijakan publik – pendekatan “social-engineering” yang mana merupakan konsep dasar dari “Newtonian” berupa peramalan dan pengawasan, model Laissez-faire yang merupakan dasar dari konsep keseimbangan atau yang disebut invisible hand.

Saya sependapat dengan pernyataan Kiel’s, di dalam makalah ini saya akan memberikan pandangan secara metodologi dan epsitemologi melalui alternatif teori kompleksitas. Saya ingin menggambarkan tentang ilmu kompleksitas yang mempunyai implikasi terhadap dasar pemikran kita yang terbagi dalam tiga cakupan: (1) Karakteristik sistem, bagian dari hubungan sebab-akibat dan determinasi; (2) Sistem – hubungan observasi, dan (3) Format analisis kualitatif dan kuantitatif. Seperti saya gambarkan sebelumnya, beberapa konsep tentang teori kompleksitas mempunyai pengecualian terhadap teori-teori ilmu sosial dan mereka akan menyambut baik dengan konsentrasi epsitemologinya yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial dan teori kebijakan publik.

Ilmu kompleksitas merupakan dasar berpikir sistem, yang mana merupakan kajian teoritikal yang digunakan antara ilmiah dan ilmu sosial. Administrasi publik dan teori kebijakan menggunakan konsep sistem juga. Kami pikir suatu organisasi dan kebijakan publik berkaitan atau sistem terbuka, contohnya teori kompleksitas merubah pemahaman tradisional tentang pentingnya sistem jalur (path system). Lebih signifikan, hal itu nampak terlihat diantara sistem “simpel” dan “kompleks” (Cilliers, 1998:2). Pertama, dia menyarankan tentang sistem yang dinamis dan hal itu berjalan pada masa transisi dari sistem sederhana yang mengalami masalah kompleks yang berulang-ulang. Determinasi nonlinear dan indeterminasi hubungannya dengan elemen sistem diciptakan oleh transformasi yang dinamis. Kedua, teori kompleksitas beralasan bahwa kemudahan dan kesulitan (complexity) merupakan bagian dari sistem yang menghubungkan bagian dari definisi observasi. Tetapi kemudian merupakan tantangan utama terhadap pengalaman epistemologi dan beralih menjadi perspektif fenomenologi terhadap teori.

Dalam pembahasan selanjutnya, Saya akan mendiskusikan gambaran transformasi sistematis dalam beberapa versi dari teori kompleksitas. Dalam pembahasan saat ini, Saya akan mengarahkan pada arahan perspektif fenomenologi. Saya akan mendiskusikan implikasi terhadap format analisis kualitatif dan kuantitatif dalam pembahasan berikut:

Karateristik Sistem, Determinasi dan Indeterminasi

Aliran Newtonian merupakan dasar bagi kepercayaan universal tentang determinasi secara keseluruhan. Pandangan determinasi Newtonian termasuk dua pasangan asumsi interelasi: Adanya hubungan antara entitas dan kejadian sebab-akibat serta memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Hal ini berasumsi bahwa hubungan entitas dan kejadian satu sama lainnya merupakan kesempurnaan perintah, pendekatan sebab-akibat, dan keduanya mempunyai hubungan sebagian besar linear. Hal ini juga mengasumikan bahwa universal adalah jam kerja (clockwork) dan dapat dipahami seluruhnya. Konsekweninya, kejadian di masa yang akan datang merupakan alasan terhadap ketetpatan memprediksi. Teori “Chaos” dan hambatan “dissipative” struktur teori, akan saya bahas selanjutnya.

Di dalam gambaran Newtonian tentang sebab-akibat, peristiwa ekternal yang disebabkan oleh perubahan dan pergerakkan objek. Ilmu Newtonian sepakat seluruhnya menggunakan format linear sebab-akibat. (contoh: penyebab proporsional dan dampak hubungan). Akan tetapi Ilmu Newtonian merekomendasi beberapa jenis nonlinear seperti model ilmu matematika, tentunya terkenal model-model linear. Model kedua Newton’s dan model ketiga hukum yang intinya adalah adanya pergerakkan ekspresi dari ilmu linear: suatu kekuatan tersebut diaplikasikan melalui sebuah prosedur objek berupa “proporsional momentum” untuk kekuatan (dalam Model Kedua) dan reaksi objek dalam sumber kekuatan dengan adanya jumlah dan kekuatan oposisi (dalam Model Ketiga). Nonlinear dan random terlihat sebagai masalah di dalam kesempurnaan perintah, jam kerja (clokwork) universal dalam ilmu Newtonian.

Konsep sebab-akibat Newtonian juga termasuk beberapa asumsi tentang pentingnya hubungan antara kejadian (seperti adanya hubungan antara masa lalu dan masa yang akan datang yang akan diperbaharui, dan tidak ada alternatif ke depannya). William James menyebut pandangan ini “iron block of universe”, yang artinya “masa yang akan datang mempunyai beberapa kemungkinan kandungan ambigu yang tersembunyi: pada bagiannya, kita sebut saat ini sebagai persamaan salah satu bentuk totalitas… keseluruhan di dalam setiap bagian, digabung ke dalam suatu bentuk kesatuan yang absolut, seperti tameng besi (iron block), di mana tidak dapat dibentuk ekuivalensi atau perputaran bayangan” (Honderich, 1995:194).

Metode lain yang disimpan dalam kerangka univesal adalah sistem determinasi totalitas. Ilmu Newtonian berasumsi bahwa hal itu memungkinkan untuk mengetahui sistem determinasi seluruhnya lebih mendetail mengenai masa lalu dan masa yang akan datang. Hal ini adalah “suatu ide dalam prediksi universal, dalam prinsip, oleh suatu keseluruhan kemampuan pengetahuan atau skema compuerisasi, memberikan informasi lengkap tentang kondisi langsung (instant) dan pemasangan seluruhnya pada substansi hukum” (Kellert, 1993:60). Intinya dari pendapat Kellert, bahwa konsep memprediksi total merupakan bagain kejadian universal yang diawali dengan aliran klasik (Ilmu Newtonian). Jika kita tidak mengetahui kenyataan seluruhnya, atau bersifat sementara, hal itu bukan disebabkan oleh ketidakmampuan instrinsik (inherent), akan tetapi oleh keterbatasan pengetahuan kita pada saat ini (seperti keterbatasan epistemologi, bukan bentuk ontologi).

Aliran determinasi percaya bahwa ilmu Newtonian mempunyai bentuk penetrasi ke dalam teori pemikiran pada kebijakan publik dan ilmu administrasi. Newtonian mempercayai keuntungan utama mereka di dalam teori perencanaan jangka panjang dan teori birokrasi organisasi. Dalam perencanaan jangka panjang, asumsinya adalah tidak hanya tindakan pemerintah dan program yang dapat menyebabkan dampak “permintaan” (seperti timbulnya pertumbuhan ekonomi dan produksi barang sebagai tingkat permintaan) tetapi juga adanya hubungan antara sebab dan efek linear, proposional. Untuk menemukan hasil dari pertumbuhan ekonomi, hasil proposional dari moneter atau insentif non-moneter adalah bantuan bagi sistem ekonomi. Hal itu juga berasumsi bahwa semua pengetahuan tentang perencanaan (atau sebuah rencana) dapat memprediksi masa yang akan datang tentang ekonomi atau kehidupan sosial.

Beberapa teori kebijakan mengkritik terhadap kebijakan atribut teknokratis terhadap rencana dalam hal ini adalah perencanaan. Fischer (1990:355-377) berargumentasi bahwa profesi analis kebijakan datang dari kalangan teknokratis dan tidak demokratis, serta keluar dari kontrol publik (masyarakat) yang seharusnya melayani. Ficher beranggapan akar kecenderungan tidak demokratis ini terjadi pada abad ke-17 oleh seorang filsuf yang bernama Francis Bacon dengan teori empiris-epistemologi (yang mana prinsip dasarnya adalah ilmu Newtonian) dan dia bermimpi tentang golongan elit-teknik harus sesuai aturan yang disebut efisiensi dan perintah teknik. Impian Bacon membuahkan hasil terhadap dukungannya kepada teknokratis dan sistem politik elit, lanjut Fischer.

Suatu institusi administrasi publik bentuk formatnya mengacu pada prinsip-prinsip birokrasi. Birokrasi organisasi diharapkan menjadi determinasi dan linear ke dalam fungsinya. Inilah determinasi, karena pemberian perintah oleh pimpinan di dalam tangga hierarki dari tingkat atas-bawah dan bermaksud untuk mengimplementasikannya (perintah adalah penyebab, implementasi adalah efek). Inilah linear, karena suatu hubungan proporsional yang mengira adanya perintah dan pelaksanaannya. Mekanisme akuntabilitas adalah mengecek susunan manakah yang mempertahankan hubungan sebab-akibat. Tetapi pendapat Pressman dan Wildasky (1973) bahwa: proses implementasi tidak berbentuk linear seperti yang dimaksud di atas.

Tantangan Teori Kompleksitas

Kekacauan (chaos) dan sikap antipati terhadap teori struktur mengemukakan tantangan terhadap aliran determinasi dalam ilmu Newtonian. Teori “Chaos” ini menggambarkan pada keberagaman perubahan sistem sesuai dengan teori non-linear dalam hubungan diantara setiap elemen. Hubungan non-linear merupakan gambaran model teori “chaos”, seperti persamaan logistik, kemudian pandangan Lorenz mengilustrasikan bahwa teori sistem determinasi dapat menggambarkan hubungan yang tidak dapat diprediksi secara kuantitatif (lihat Gleick, 1987). Akan tetapi teori “chaos” memisahkan antara hubungan ilmu Newtonian (prediksi) dengan aliran determinasi (penyebab).

Teori Prigogine’s bahwa antipati struktur (Prigogine dan Stenger, 1984,1996) melebihi ilustrasi pada teori “chaos” dan sebagai fakta aliran determinasi tidak bersifat khusus akan bahkan lebih diterima secara umum. Kenyataan dalam norma indeterminasi dan hubungan determinasi lebih diterima. Walaupun dalam aliran universal mereka lebih dekat pada sistem, dimana berlakunya hubungan aliran determinasi – Newtonian, melebihi sistem terbuka. Sistem terbuka ini merubah energi, zat, dan informasi dengan lingkungan. Mereka bukanlah aliran determinasi; bukan hubungan sebab-akibat antara elemen-elemen yang dapat ditetapkan, bahkan dalam memprediksi masa depan.

Bertentangan dengan asumsi aliran Newtonian tentang sistem yang mempunyai aturan tendensi keseimbangan, kebanyakan arah perubahan sistem Prigogine menyebutnya “far-from-equilibrium conditions” (jauh dari kondisi keseimbangan). Dibawah kondisi ini, sistem sering ditentukan oleh “penunjukkan langsung” di mana arah perubahan masa yang akan datang dapat ditentukan: Mereka dapat terpuruk di dalam kekacauan atau lompatan yang baru, lebih berbeda, derajat tinggi dalam perintah. Ketika sistem memilih beberapa alternatif, lebih tinggi dan lebih kompleks maka secara spontan akan menimbulkan kesalahan perintah.

Genmill dan Smith (1985, Leifer (1989) dan Goldstein (1989) mengaplikasikan suatu konsep antipati terhadap teori struktur dalam memahami perubahan pengorganisasian. Genmill dan Smith berkesimpulan bahwa kesadaran akan proses antipati dapat meningkatkan kemungkinan suksesnya transformasi organisasi. Ini, mereka pikir, memerlukan kontrol tidak sebanyak orientasi dalam filosofi manajemen, dengan cara membuka perubahan, bukan perubahan gradual akan tetapi transformasi. Leifer berpendapat bahwa perubahan terhadap fluktuasi lingkungan, seringkali menimbulkan krisis dan ketidak-sesuaian, dan adanya toleransi bersifat darurat dalam pelaksanan organisasi. Goldstein berpendapat bahwa antipati terhadap teori struktur dapat digunakan sebagai inspirasi yang mendatangkan bentuk perubahan terhadap organisasi.

Artigiani (1987) mempergunakan antipati terhadap teori struktur dalam analisisnya tentang revolusi sejarah manusia. Dalam perspektifnya, revolusi terjadi ketika suatu masyarakat melakukan gerakan kampanye tersembunyi terhadap bercabangnya dua pendapat di mana masyarakat membuat langkah non-linear terhadap tingkat stabilitas baru. Perubahan masyarakat akan memiliki stabilitas terhadap tingkat permasalahan yang kompleks. Masyarakat pra-revolusi lebih kompleks karena mereka mendapatkan kelebihan energi dan memberikan kekuatan kepada orang lain untuk bergerak lebih bebas, masyarakat dapat meng-harmonisasikan bermacam-macam kepentingan terbaik. Artigiani menyebutkan karakteristik suatu revolusi yang mudah dimengerti memiliki kekuatan paralel dengan Teori Revolusi Marxist dan juga Teori Kermurnian Lenin. Menurut teori Marxist, masyarakat menjalankan suatu revolusi terutama karena konflik internal yang menyebabkan timbulnya sistem yang dinamis (seperti penyebab konflik antar golongan oleh model pertumbuhan kapitalis). Sehingga masyarakat berkembang menjadi “far-from equilibrium condition” (jauh dari kondisi keseimbangan) dimana intensitas fluktuasi (yang dijelaskan dalam “penemuan and pergolakan masyarakat”) merupakan salah satu sistem yang menjangkau pertentangan dua pendapat, hal itu mungkin sebagai era baru (masyarakat pre-revolusi yang terorganisir oleh perintah tertinggi) atau terjerembab ke dalam kerusakan dan kecakauan.

Pengorganisasian, Pengevolusian dan Munculnya Holistik

Gagasan Prigonie tentang sistem yang dapat memgorganisir sendiri termasuk ke dalam tingkat komplesitas lebih lanjut ditegaskan oleh pendapat Stuart Kauffman. Menurut Kauffman (1993, 1995) sistem bilogis merupakan jenis negara yang tidak seimbangm dan mereka memiliki tendensi (kecenderungan) untuk menyusun akhir dari kekacauan (edge of chaos) – sama dengan konsep dari Prigogine tentang “far-from-equilibrium condotions”. Tahap peralihan dalam mengambil alih akhir dari kekacauan; zat, molekul-molekul, dan mengorganisir organisma/organnya sendiri ke dalam sistem kompleks. Hal ini merupakan proses pengorganisasian, karena peralihan tersebut tidak ditubutuhkan adanya intervensi dari kekuatan eksternal. Masalah kompleks yang bersifat darurat dari sistem holistik memiliki beberapa karakteristik tertentu yang tidak dapat dipahami dengan memecah-belah ke dalam bagian konstitusi. Hukum yang memerintah dalam sistem holistik alamiah ini bentuknya berbeda dari orang-orang yang memerintah di bagian konstitusi. Contohnya: munculnya kehidupan di luar molekul, sifat alamiah merupakan suatu kompleksitas yang tidak dapat dipahami hanya mempelajari sifat alamiah dari molekulnya.

Kauffman juga mengambarkan tentang evolusi biologinya, dengan fakta, suatu co-evolusi (peng-evolusian), organisma dibentuk bersama-sama dengan lingkungannya, dan mereka dibentuk untuk merubah lingkungan. Dalam Teori Darwin, keberhasilan suatu spesies dalam proses evolusi terlihat sebagai tanggungan terhadap “kemampuan” mereka terhadap lingkungan biologi. Menurut Kauffman (1993:33), “latar belakang kemampuan hidup” (contohnya kondisi lingkungan terhadap cara spesies itu beradaptasi) tidak secara statis, mereka membentuk suatu organisma. Di dalam proses pengevolusian kemampuan beradaptasi suatu organisma tergantung dari karakteristik organisma lainnya yang saling berinteraksi.

Kauffman (1995) menggarisbawahi bahwa pengevolusian karakteristik tidak hanya sebagai sistem biologi, begitu juga ekonomi, budaya, dan sistem teknologi. Kauffman menyebutkan suatu teori permainan dan “Prisonner’s dilemma” (dilema tawanan) – diputuskan kedua peserta permainan terikat satu sama lainnya – sebagai contoh bagus tentang proses pengevolusian. Ekonomi “komplementer” di dalam bidang teknologi informasi adalah contoh proses pengevolusian: Pengembangan di dalam perangkat (hardware) teknologi komputer PC (personal computer) memungkinkan suatu Internet dalam merangkai suatu jaringan komunikasi terbatas (local area netwotk/LAN) sampai dengan Bitnet dalam jaringan internasional (world wide web); pada gilirannya, menghasilkan kapabilitas oleh internat – berupa surat elektronik (e-mail) dan terutama sekali perdagangan elektronik – menyajikan ke dalam bentuk hardware dalam komputer PC untuk menyusun ke dalam suatu telepon tanpa kabel atau PDA.

Kauffman (1995:247-262) juga beraguemntasi bahwa prinsip-prinsip pengorganisasi didukung oleh gagasan desentralisasi dan penghargaan organisasi, demokrasi, dan pasar bebas. Ketika suatu organisasi dibagi menjai unit terkecil, setiap unit mencoba untuk memaksimalkan keuntungannya. Keseluruhan sistem diciptakan untuk bekerja dalam memperoleh keuntungan dari segala bentuk organisasi oleh tangan tak terlihat (invisible hand). Suatu sistem tidak membutuhkan pusat adminitrator; mengkordinasikan kesatuan individu dalam bertindak mementingkan kepentingan diri. Kelompok ekomomi liberal, sebagaimana James Buchanan, Viktor Vanberg, Friedrich Hayek, dan Isreal Kirzner, juga mendukung adanya prinsip pasar bebas dalam teori kompleksitas, terutama sekali antipati terhadap teori struktur dan teori self-oragnization (organisasi diri) (Dobuzinskis, 1992)

Penentang lainnya, Kellert (1993), sebagai contoh, alasan bahwa teori kompleksitas tidak membuktikan optimalnya aliran kapitalis Laissez-Faire. Kebalikannya, teori “chaos” mempertunjukkan bahwa kejadian tersebut di bawah kondisi dimana agen individu mempunyai informasi lokal yang sempurna, diaman suatu sistem mengakhiri “chaos”. Epstein dan Axtells’s (1996) simulasi pekerjaan dasar terlihat dalam tindakan sendiri, pasar bebas tidak menciptakan kondisi keseimbangan dan kompeteisi individualis tercipta tidak simetris dengan hirarki sosial. Kellert juga menggarisbawahi tentang implikasi teori “chaos” membolehkan kita mendeterminasi kritik inti terhadap sistem. Sistem ekonomi memberikan penyesuaian makro-ekonomi. Berry dan Kim (1999) menunjukkan bahwa penyesuaian makro-ekonomi tentunya dapat menjadi efektif. Aplikasi mereka tentang metode teori kompleksitas menunjukkan bahwa Kebijakan Ekonomi Keynesian di Tahun 1930an berdampak terhadap kekacauan utama di dalam pertumubuhan ekonomi dan nilai inflasi mata uang US terhadap ekonomi serta kebijakan moneter daru Pemerintah Federal diawal tahun 1950an yang membawa goncangan dari kedua indikator masalah tersebut ke posisi yang sangat dekat dengan kestabilan negara.

Kontekstual, gambaran sistem fenomenologi dan pengetahuan

Biasanya dalam mendefinisikan kompleksitas termasuk banyaknya elemen-elemen sistem dan banyaknya interaksi elemen-elemen diantara mereka: Suatu angka tertinggi, level tertinggi dalam derajat kompleksitas. Gell-Mann (1995) menggarisbawahi, ketika mengevaluasi kompleksitas ke dalam sistem, salah satu elemen akan menjelaskan secara apriori tentang pengamatan sistem dan bahasa yang dia gunakan dalam menjelaskan suatu hal tertentu. Pendapat Casti (1994) : “…apapun kompleksitas (termasuk sistem) adalah gabungan kepemilikan dari suatu sistem dan dapat berinteraksi dengan sistem lainnya, lebih sering digunakan dalam observasi atau pengendalian…dengan sebenarnya, bagus, indah, baik dan jahat, disatu sisi kompleksitas terlihat secara kasat mata sebagai pengendali struktur dan perilaku sistem itu sendiri”. Hasilnya teori kompleksitas mengidentifikasi suatu aturan pengamatan dalam proses pengetahuan sistem. Saya pikir, hal ini, teori kompleksitas lebih dekat ke arah pandangan fenomenologi (phenomenological).

Ilmu Newtonian tidak merngidentifikasi batasan pengamatan sebagai bentuk fisik individu. Seperti Prigogine dan Stengers (1984) berpendapat, dalam pemikiran Newtonian suatu deskriptif obyektif tentang kenyataan adalah kebebasan penulis. Prigogine dan Stengers (1984) merancang suatu konsep baru tentang obyektivitas, “di mana subyek terhadap keterikatan instrinsik yang mengidentifikasikan kita sebagai bagian dari alam semesta yang kita gambarkan. Fisik tersebut mengasumsikan suatu pengamatan situasi terhadap pengamatan alam semesta”. Sependapat Rossler (1986) mendukung pergerakkan di dalam pemahaman pengetahuan yang berasal dari kebiasaan, suatu cara pandang “eksofisikal” terhadap alam semesta menjadi suatu “endofisikal”.

Cara pandang Endofisikal dipahami dengan baik oleh konsep Husserl’s “kehidupan dunia” (seperti pengetahuan dan bentuk pengetahuan lainnya terikat dalam pengalaman tentang dunia manusia setiap hari) dan konsep Heidegger’s tentang “keterpurukan” pengetahuan manusia (contohnya sebelum subyek dapat mengetahui apapun, pengetahuan siap mejadi milik alam semesta) (Makaryk, 1993).

Pandangan endofisikal tentang teori kompleksitas juga menyepakati adanya kritik post-positivistik dalam teknokratis praktis dalam analisis kebijakan (Fischer, 1990). Dalam analisis kebijakan teknokratis, seorang analis kebijakan mempunyai kewenangan peraturan dengan asumsi bahwa mereka mempunyai pengetahuan secara “obyektif” terhadap realita kebijakan, karena keahlian mereka dibutuhkan. Post-positivistik berargumentasi bahwa pengetahuan dari ahli endofisikal, seperti pengetahuan tentang masyarakat. Hal ini mengikutisertakan banyaknya partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan.

Konsep teori endofisikal juga dipahami dengan baik oleh Dunn’s (1994:140-142) menggambarkan tentang kompleksitas dari permasalahan kebijakan publik. Dunn’s menggaris bawahi bahwa permasalahan kebijakan adalah kompleks, tidak hanya dikarenakan adanya aling ketergantungan dan dinamis, akan tetapi mereka disebabkan adanya konstruksi sosial. Permasalahan kebijakan publik merupakan hasil dari mental serta konstruksi kehidupan sosial manusia yang terjaga. Permasalahan kompleksitas tergantung dari beberapa bagian definisi. Hal ini tidak bisa diucapkan bahwa masalah kebijakan hanyalah imajinasi isapan jempol, tetapi merupakan kejadian sesungguhnya tentang interaksi tetap antara pengetahuan manusia dengan gerak.

Bentuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Pengurangan Teori Newtonian yaitu analisis dan penghitungan. Penghitungan berdasarkan pada eksofisikal, pandangan objektif dalam pengetahuan. Pandangan ini percaya bahwa penghitungan merupakan suatu nilai tertentu dan jawaban kuantitatif terhadap pertanyaan ilmiah yang merupakan prinsip terbaik dalam analisis kualitatif (Staruch, 1976). Karena secara nyata asumsinya terukur dan menguraikannya ke dalam unit-unit terpisah, pengetahuan ilmiah seharusnya dapat dikurangi (contohnya pengetahuan ilmiah seharusnya mencoba menjelaskan kenyataan/riil) ke dalam bentuk terminologi yang beberapa menit menjadi bentuk kesatuan atau unit-unit. Kenyataannya, unit tersebut dapat dikurangi menjadi unit yang lebih kecil yang dapat dihitung dengan menganalisis secara kuantitatif. (Contohnya: Jumlah molekul dalam suatu ruangan dapat dihitung atau memperkirakan, jika penghitungan akurat maka tidak mungkin sebagai alasan praktis dan perubahan jumlah tersebut menjadi menyusut. Ketika diterjemahkan ke dalam ilmu sosial, ini adalah bentuk reduksi (pengurangan) yang kita sarankan, contohnya, unit-unit ekonomi ditegaskan dalam bentuk terminologi moneter. Ketika unit-unit moneter dihitung, hubungan antara keduanya dapat dianalisis.

Di dalam teknik penghitungan secara umum, analisis kuantitatif merupakan pertimbangan lebih spesifik daripada bentuk penelitian kualitatif, hal ini mengasumsikan bahwa penghitungan menghasilkan pengetahuan lebih akurat. Dalam analisis kebijakan, penghitungan adalah pernyataan dalam mengasumsikan suatu metodologi kuantitatif adalah suatu perluasan dari metode ilmiah dan rasionalitas (Staruch, 1976).

Ahli hitung kadang-kadang percaya adanya pernyataan secara terbuka. Ilmuwan komputer Ron Graham berpendapat: “beberapa kematangan ilmiah, adalah suatu metode yang bisa diabaikan menjadi kuantitatif. Itulah matematika, sebagai bahasa ilmiah, secara ideal cocok untuk pemahaman lebih dalam tentang teori” (dikutip dari buku “Twenty Ideas. 2000:90). Lebih sering, bagaimanapun, ahli hitung percaya akan pernyataan substansi, mereka menyuntikannya ke dalam analisis. Ahli ekonom Brian Arthur mengamati terhadap ekonomi neo-klasik dapat mengurangi komplekitas kaum kaya di dunia dengan menetapkan prinsip-prinsip secara abstrak dan mengangkat ilmu matematika menjadi status penguasa sebenarnya. Dia menggarisbawahi bahwa ilmu ekonomi-matetmatika yang mereka putarkan ke dalam tiruan ilmu fisika serta memindahkan semua ras manusia dan merupakan keinginan besar dalam teori mereka. Mereka menggambarkan tentang binatang manusia sebagai suatu jenis partikel dasar (manusia ekonomis). “Dan juga sebagai fisikawan harus memprediksi bagaimana suatu partikel merespon terhadap apa saja yang menjadi sumber kekuatan, ahli ekonomi memprediksi bagaimana manusia ekonomis dapat merespon apa saja terhadap situasi perekonomian: ahli fisika dan ahli ekonomi harus menjadi optimis terhadap fungsi kegunaannya” (dikutip dalam Waldrop, 1992:22).

Edward S. Quade (1989) memperingatkan kembali tendeni ahli hitung di dalam analisis kebijakan: “…suatu jawaban diperoleh dari metode kuantitatif tidak sepenting jawaban yang diperoleh dari argumentasi kualitatif, ke dalam model pengukuran, terlalu banyak aspek yang menyebabkan munculnya masalah yang menerangkan kemungkinan adanya penekanan secara drastis atau sederhana.

Aplikasi teori kompleksitas merupakan analisis terberat, namun teori komplekitas bukan ahli hitung. Dalam faktanya, implikasi dari adanya asumsi tantangan kompleksitas terhadap ahli hitung, seperti contoh bahwa analisis kuantitatif menghasilkan perhitungan yang tepat dan juga analisis kuantitatif lebih unggul daripada analisis kualitatif.

Teori “Chaos” mendemostrasikan bahwa perilaku sistem deterministik mungkin bukan hasil dari cara memprediki jangka panjang. Persamaan logistik dan gambaran menarik dari Teori Lorents bahwa sistem deterministik sering tidak sesuai dengan prediksi kuantitatif yang mana sistem menimbulkan kekauacaun. Prediksi kualitatif dan diciptakan, bagaimanapun, interpretasi terhadap pola geometris terungkap adanya “atraksi” umum oleh sistem matematis (Kellert, 1993:96). agent

Simulasi komputer manajer bawah (agent-based) (semakin populer metodenya tentang teori kompleksitas) juga menggambarkan analisis kuantitatif dan interpretasi kualitatif digunakan secara bersama-sama. Dalam simulasi ini, perilaku “manajer” ditirukan dengan ahli perangkat lunak (Software) komputer. Manajer merupakan anggota individu salah satu kelompok, dan setiap kelompok mempunyai wilayah internal dan peraturan perilaku. Manajer “hidup” di dalam lingkungan virtual yang memaksakan adanya ketidaklelusaan dalam perilaku mereka. Dalam simulasi ini, manajer mengorganisir sendiri ke dalam pola dinamis, konsekwnseinya, muncul kolektif struktur.

Walaupun ilmu matematika yang digunakan di dalam simulasi agen-pemula tidak banyak perbedaan dari ilmu matematika yang digunakan dalam banyaknya simulasi metode klasikal, peneliti lebih tertarik pada pola kemunculan di dalam simulasi mereka dan hasil interpretasi mereka menghasilkan heuritik dan kualitatif, lebih baik dari kalkulasi rata-rata atau interval statistik yang merupakan ciri khas dalam simulasi klasikal.

Aplikasi simulasi untuk manajer bawah di dalam ilmu sosial realtif baru, tetapi tidak ada perhatian terhadap pertumbuhan perilaku secara cepat dalam wilayah penelitian. Forum, Seminar, dan bahasa sehari-hari dapat terorganisir oleh ahli organisator, seperti Asosiasi Ilmu Politik Amerika (contoh: dalam pertemuan tahuan 2001), dan Akademik Teori Nasional dalam mengaplikasikan simulasi manajer-bawah di dalam analisis kebijakan publik. Duong dan Reily (1995), Passerini dan Bahr (1997), dan Epstein dan Axtell (1996) menerbitkan karya tentang Studi Simulasi.

Teori Kompleksitas: Ideologi dan politik sistem self-organizing

Masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kompleks yang autopoiesis, sebuah sistem ekologis yang memproduksi-sendiri (self-producing) secara terus-menerus, adalah cara pandang yang ditawarkan oleh Maturana dan Valera, dalam bukunya Autopoiesis and Cognition (1980). Inilah yang mendasari pemikiran akan sosiologi kompleksitas yang dicoba susun oleh Kevin Kelly, dalam bukunya Out of Control (1995), menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dalam beberapa disiplin ilmu yang memandang segala sesuatu sebagai sistem kompleks dan sistem yang mengorganisasi-sendiri (self-organizing); sebuah konsep yang dipinjam dari ilmu alam (fisika dan biologi) dengan adaptasi tertentu dalam penerapannya dalam ilmu sosial.

Analisis yang digunakan adalah analisis trans-disiplin yang mengkaji sistem sosial sebagai sistem kompleks sehingga dapat diperhatikan berbagai parameter-parameter teknisnya untuk kemudian dengan bantuan matematika dan komputer dapat dianalisis secara komputasional dalam bentuk masyarakat buatan (artificial society). Dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai sistem adaptif kompleks di mana tiap-tiap agen penyusunnya harus melakukan adapatasi sedemikian rupa untuk dapat tetap bertahan hidup dalam ranah evolusi sosial yang berlangsung terus-menerus.

Pada tataran ini, kita tidak lagi berbicara soal kapitalisme dan berbagai pola kultural yang semenjak Mazhab Frankfurt terus-menerus ditinjau secara kritis. Di sini ditawarkan bagaimana memandang kapitalisme secara lunak, dan tidak lagi berbicara mengenai seluk-beluk kapitalisme dan berbagai kritik yang ditujukan kepadanya. Kapitalisme dan demokrasi dianggap sebagai sistem yang sudah final dan sekarang yang penting adalah bagaimana kita adaptif terhadap sistem tersebut. Dalam pemikiran ini, segala dinamika yang terjadi di dalam masyarakat terjadi tanpa kendali siapapun dengan proses yang mengorganisasi sendiri (self-organized), sebuah hal yang mengingatkan kita pada invisible-hand-nya Adam Smith, bapak kapitalisme dunia.
Pandangan ini tentu saja naif: menantikan sebuah teori sistem sosial yang menikahkan antara sains alam dengan sains sosial namun dengan menggunakan adaptasi total metodologi yang digunakan dalam sains alam ke dalam sains sosial dengan melupakan evolusi epistemologis dari ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana diutarakan oleh Douglas Kellner dan Steve Best dalam ulasannya terhadap karya Kevin Kelly yang, …justru gagal dalam teoretisasi relasi kompleks antara restrukturisasi global kapitalisme dan bangkitnya teknologi baru… secara ironis, pakar teori kompleksitas seringkali terlalu jauh berada di satu sisi dan terlalu menyederhanakan permasalahan…Inilah paradoks yang terjadi pada para teoretisi kompleksitas, sebuah reduksionisme dan simplifikasi yang terlalu jauh padahal asumsi awal dalam melakukan penelitiannya adalah bahwa sistem yang sedang ditelaah adalah sistem dengan kompleksitas tinggi. Sumber: http://www.geocities.com/kajianbudaya/artikel1.htm

Menerjemahkan Teori Kompleksitas dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. Ilmu-ilmu kompleksitas berkembang seiring pesatnya teknologi komputasi yang memungkinkan pemodelan sistem-sistem yang rumit dalam realm seorang analis dan pengamat. Teknologi komputasi yang mendorong simulasi komputasional telah memberikan tools yang penting bagi pengayaan ilmu sosial yang memungkinkan eksperimen dilakukan secara komputasional (Sawyer, 2003) sehingga banyak kebijakan tidak lagi dilahirkan secara coba-coba atau trial and error. Berbagai ide akan solusi untuk kebijakan publik dapat disimulasikan dahulu secara komputasional sebelum menjadi kebijakan publik sehingga kebijakan yang diambil pada akhirnya merupakan kebijakan paling optimum bagi kemashlahatan.
Ilmu-ilmu kompleksitas bersandar pada prinsip-prinsip dasar dari sains yang salah satunya adalah refutabilitas, atau ia dapat dipersalahkan jika memang salah dalam terminologi peningkatan manfaat bagi publik. Melalui berbagai tools yang diakuisisi oleh ilmu-ilmu kompleksitas, hal ini dapat dilakukan dan ilmu sosial yang selama ini berkembang menjadi semakin kaya dan kokoh fondasi keilmiahannya. Sumber: http://qact.wordpress.com/2008/05/19/menumbuhkan-sains-dari-oleh-dan-untuk-kebangkitan-nasional-kita/

Kesimpulan

Kebijakan publik dan sarjana administrasi akan mengenali adanya beberapa konsep tentang teori komplekitas yang saya maksud di dalam makalah yang sudah umumnya mudah dikenal. Apakah hal yang baru dalam makalah ini? Pertama, kita seharusnya mengenali bahwa implikasi teori kompleksitas adalah transformastif sesungguhnya dalam pemikiran di dalam ilmu alamiah, teori komplekitas merupakan tantangan bagi pokok-pokok ilmu Newtonian dan modifikasi penting memberikan kesan di dalam pemahaman teori tentang bagaimana dunia bekerja dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Walaupun implikasi secara epistemolgi tentang teori kompleksitas sebesar kuantum mekanik (Saya ilustrasikan kesimpulan ini dengan membandingkan adanya metafora teori kompleksitas dan kuantum mekanis di tempat lain (Morcol, 2000), implikasi ini tidak ada peningkatan yang berarti dalam paradigma Newtonian dari beberapa pendapat (seperti Eve 1997, Wilson 1998)

Saya tidak membahas epistimelogi positivistik yang merupakan bagian dari makalah ini, sebagai gantinya Saya memilih penggunaan terminologi Teori Newtonian. Saya membahas tentang komponen yang sama antara Newtonian dan aliran positivistik dan akar sejarah mereka sejelas dalam buku yang akan datang (A New Mind for Policy Analysis, Westport, Connecticut: Greenwood), komponen yang sama ini lingkupnya lebih luas dari makalah ini. Saya harus menekankan penjelasannya bagaimana aliran positivistik di abad ke 19 dan awal abad ke 20 positivis logis ditemukan dalam asumsi-asumsi teori Newtonian, dan menemukan asumsi-asumsi penetrasi tentang teori dan praktek dalam ilmu sosial. Sarjana postpositivistik (contoh: Brunner 1991, Fischer 1995) menjelaskan dan memperlihatkan ketidaksepahaman dengan hasil kebijakan publik di tahun 1960an dan 1970an dimana terdapat pengaruh yang diakibatkan oleh aliran positivistik dalam teori dan praktek pengambilan dan analisis kebijakan publik. Newtonian/positivistik memberikan asumsinya yang masih sangat hidup dalam pemikiran praktisi dalam menganalisis kebijakan publik (lihat dalam buku Saya selanjutnya tentang hasil empiris tentang penelitian ini).

Kedua, jika beberapa implikasi epistemologi dan metodologi terhadap teori kompleksitas kedengarannya dikenal secara umum dalam administrasi publik dan sarjana kebijakan, hal ini dikarenakan implikasi tersebut mempunyai kekuatan secara paralel dengan lebih memfokuskan pada positivistik dan post-strukturalis ilmuwan sosial dan ahli filsafat yang mengangkat Newtonian dan positivistik proses teori sedikitnya di tahun 1960an.

Secara epistemologi dan implikasi metodologi tentang teori kompleksitas resonator dengan positivistik dan post-strukturalis dalam kritiknya terhadap tendensi ilmu sosial. Di antara beberapa implikasi Saya menyimpulkan dalam makalah ini, salah satu resonator lebih dekat dengan pandangan epistmologi terhadap positivistik dan post-strukturalis adalah teori kompelksitas yang menekankan pada pengetahuan kontekstualitas dan endofisikalis. Seperti saya artikan sebelumnya, teori komplekitas menyaranan pemahaman tentang pengetahuan yang lebih dekat dengan filsafat fenomenologi.

Konsep transformasi sistematik mengambil tempat dalam kaitannya dengan hubungan nonlinear dan proses antipati adalah tidak seluruhnya konsep baru, namin paling sedikit ada ilmuwan sosial. Sebagaimana saya sebutkan, aplikasi Artgiani tentang teori struktur antipati terhadap revolusi sosial. Bagaimanapun, konsep tersebut merupakan alat analisis terhadap teori kompleksitas yang dapat digunakan untuk pemahaman lebih lanjut tentang efek/dampak dari nonlinear dan antipati di dalam pengorganisasian dan proses kebijakan ada beberapa teori yang telah disiapkan (contoh: Genmill dan Smith, 1984, Leifer, 1989, Goldstein, 1989).

Tantangan teori komplekitas dalam pandangan Newtonian merupakan “tameng besi alam semesta” (block iron of the universe) dan menawarkan beberapa alternatif dari pandangan Prigogine tentang aliran deterministik tidaklah menjadi karaktersitik dominan tentang alam semesta terhadap pandangan Kauffman bahwa ada hukum alam semesta dalam pengorganisasinya terhadap ilustrasi teori “chaos” tentang hubungan deterministik tidak menjamin kemunginan adanya peramalan. Semua prespektif ini banyak menawarkan kemungkinan adanya aplikasi baru dan sintesis dalam teori dan praktek analisis kebijakan publik dan ilmu administrasi. Sebagaimana Saya contohkan di atas, bebearapa ilmuwan sosial mempersiapkan aplikasi dalam konsep dan metode tentang pengetahuan kompleksitas dalam penelitian mereka.

Sabatier (1999) dan lainnya mengenali tentang “membentangkan komplekitas” (straggering complexity) ke dalam proses kebijakan publik. Perspektif sistem dinamis merupakan penawaran terhadap teori kompleksitas yang dapat membantu kita memahami komplekitas secara alami. Di dalam tendensi pustaka, kebijakan publik digambarkan sebagai proses linear dengan “masukan”, “proses” dan “keluaran” dan mereka mengharapkan adanya dampak deterministik terhadap “target populasi”. Teori komplekitas menyarankan bahwa kebijakan publik merupakan suatu sistem yang tersusun dari sistem lingkungan sosial dan yang melibatkannya ke dalam hubungan nonlinear dengan beberapa sistem lainnya. Alhasil tidak tepatnya suatu prediksi atau kejadian yang dapat dikontrol. Teori pengorganisasian membawa kita pada perhatian tentang dinamik internal dalam sistem sosial (contoh: kelompok kultur dinamis, eknomik mekanis) yang daba mempengaruhi dalam hasil kebijakan sebagai campur tangan“eksternal” dalam kebijakan publik.

Seperti yang telah Saya simpulkan di atas, implikasi teori kompleksitas tidak penting bagi penguasa kebijakan pasar bebas (free-market). Teori kompleksitas menggambarkan bahwa pasar bebas bukan merupakan lahirnya keseimbangan ekonomi. Teori komplesitas menggambarkan bahwa kondisi keseimbangan ini bukan merupakan tipe ekonomi yang diinginkan di dunia. Dalam kondisi “far-from-equilibrium” ini transformasi dinamis diurutan pertama dan bentuk kompleksitas tertinggi dalam kemunculannya. Seperti dalam teori organisasi Gemmil dan Smith (1985), Leifer (1989) dan Goldstein (1989) menggarisbawahi adanya antipati terhadap teori struktur yang membantu kita dalam cara pemahaman terbaik dalam transformasi dinamis suatu organisasi. Studi kebijakan publik dapat memberikan keuntungan dari transformasi dinamis ke dalam konseptualisasi mereka.

Bahkan jika semua implikasi teori kompleksitas ini suaranya terkenal sampai pada kebijakan publik dan sarjana administrasi, juga implikasi teori kompleksitas berdampak pada bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif serta harus dipertimbangkan sebagai sumbangan penting. Adanya pembagian antara penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif merupakan kebiasan leluhur dalam ilmu sosial. Pembagian ini diciptakan oleh dua masyarakat intelektual yang sangat memahami atau berbicara kepada orang lain. Walaupun mereka mempunyai beberapa usaha untuk mengesahkan dan memasukan kedua pendekatan tersebut ke dalam studi kebijakan. (contoh; Fiscer,1995), metodologi kualitatif dan kuantitatif masih tetap sebagai dua domain terpisah. Teori kompleksitas membantu kita dalam menjembatani pembagian di antara dua domain tersebut. Sebagai ilustrasi terhadap teori “chaos” (kekacauan) dan simluasi “manajer-bawah” mengambarkan bahwa setiap metode kuantitatif selalu menempelkan asumsi kualitatif dan hasilnya bahwa analisis kuantitatif harus ditafsirkan oleh kualitatif. Teori kompleksitas membuka pemikiran kita terhadap kemungkinan lahirnya metodologi terbaru dengan menggambarkan pendapat di atas.

Catatan

Dalam makalah ini, Saya menggunakan terminologi “Ilmu Kompleksitas” dan “Teori Kompleksitas” atau dapat ditukar. Seperti pendapat Anderson (1999) dan Marion (1999) intinya, saat ini tidak ada konsensus terminologi di dalam pustaka, tetapi ada trend terbaru yang dapat digunakan oleh konsep ini sebagai masukan bagi Teori “Chaos”, “non-linear dinamis”, teori sistem adaptif kompleks” dan “teori antipati struktur”. Saya akan mendiskusikan teori ini ke dalam versi teori kompleksitas. Alasan saya, suatu saat adanya implikasi teori kompleksitas lebih cocok dengan aliran post-positivistik dengan aliran postmodern (Morcol, dalam media). Perbedaan antara aliran post-positivistik dan aliran post-strukturalis akan melebihi bidang kajian dalam makalah ini.

Bahan Kajian

Gleick, J. (1987). Chaos: Making A New Science. Viking

Gogtug, Morcol. 2006. News Sciences for Public Administration and Public Connections And Reflections. Pennyslavenia: VA Chatelaine Press.

Sabatier, Paul A. (1999). The Need for Better Theories. Boulder: CO Westview

Situngkir, H. (2004). “How Far can We Go Through Social System?”. Journal of Social Complexity 2 (1).

Quade, E. S. (1989). Analysis for Public Decision (3rd Ed) New York: North Holland

Waldrop, M. Mitchell (1992). Complexity: The Emerging Science At The Edge of Chaos. New York: Thurstont

Pendahuluan

Birokrasi selalu menjadi perhatian masyarakat, pemikiran mengenai berbagai urusan prosedural penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan pemerintahan. Birokrasi kini dipandang sebagai sebuah sistem dan alat manajemen pemerintahan yang amat buruk. Dikatakan demikian karena kita mencium bahwa aroma birokrasi sudah melenceng dari tujuan semula sebagai medium penyelenggaraan tugas-tugas kemanusiaan, yaitu melayani masyarakat (public service) dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi, yang terpampang birokrasi kini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, berbelit-belit, dan tidak efisien. Urusan-urusan birokrasi selalu menjengkelkan karena selalu berurusan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kontrol secara berantai, aturan-aturan yang ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas dan sebagainya.

Citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah dianggap sebagai “tujuan” bukan lagi sekadar “alat” untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataannya, birokrasi telah lama menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Terkesan, mustahil negara tanpa birokrasi. Tapi, birokrasi seperti apa yang sangat menjanjikan bagi kita kalau sudah demikian parahnya penyakit yang melekat dalam tubuhnya itu?
Sangat penting apabila kita meninjau kembali definisi birokrasi.
Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Poin pikiran penting di atas adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat.

Kenyataan yang terjadi hingga detik ini, birokrasi hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah untuk dilayani masyarakat. Atau dengan birokrasi pejabat pemerintahan ingin mencari keuntungan lewat birokrasi. Sebuah logika yang terbalik, memang! Seharusnya birokrasi adalah alat untuk melayani masyarakat dengan berbagai macam bentuk kebijakan yang dihasilkan pemerintah.Birokrasi menjadi sarang penyamun bagi beberapa oknum yang berupaya memanfaatkan sistem ini. Birokrasi telah menjadi “terali besi” (iron cage) yang membuat pengap kondisi bangsa kita akibat ulah para “penjahat berbaju birokrat”.

Konsep Max Weber, berbicara soal birokrasi, konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model itulah yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi negara kita, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi. Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tapi, kenyataan dalam praktik konsep Weber sudah tidak lagi sepenuhnya tepat disesuaikan dengan keadaan saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia. Perlu ada pembaharuan makna dan kandungan birokrasi.

Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan. Kalau boleh dibilang, birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya.

Berbeda dengan konsep birokrasi yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hanya saja Marx pesimis dengan birokrasi karena instrumen negara ini hanya dijadikan alat untuk meneguhkan kekuatan kapitalisme dan akhirnya jauh dari harapan dan keinginan masyarakat. Sebagai sebuah konsep pemerintahan yang paling penting, birokrasi sering dikritik karena ternyata dalam praktiknya banyak menimbulkan problem “inefisiensi”. Menjadi sebuah paradoks, seharusnya dengan adanya birokrasi segala urusan menjadi beres dan efisien tapi ternyata setelah diterapkan menjadi “batu penghalang” yang tidak lagi menjadi efisien. Ada yang mengkritik bahwa birokrasi hanya menjadi ajang politisasi yang dilakukan oleh oknum partai yang ingin meraih kekuasaan dan jabatan politis. Term “efisiensi” layak “digugat”.

Rasionalitas dan efisiensi adalah dua hal yang sangat ditekankan oleh Weber. Rasionalitas harus melekat dalam tindakan birokratik, dan bertujuan ingin menghasilkan efisiensi yang tinggi. Menurut Miftah Thoha (2003:19), kaitan keduanya bisa dilacak dari kondisi sosial budaya ketika Weber masih hidup dan mengembangkan pemikirannya. Kata kunci dalam rasionalisasi birokrasi ialah menciptakan efisiensi dan produktifitas yang tinggi tidak hanya melalui rasio yang seimbang antara volume pekerjaan dengan jumlah pegawai yang profesional tetapi juga melalui pengunaan anggaran, pengunaan sarana, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau diteliti, konsep rasionalitas dan efisiensi yang membingkai dalam ramuan birokrasi adalah susunan hirarki, di mana ukurannya tergantung kebutuhan pada masing-masing zaman. Zaman kita sangat berbeda dengan zaman yang tengah terjadi pada saat Weber masih hidup.

Hal yang sangat menarik adalah kritik yang disampaikan Warren Bennis melalui tulisannya “Organizational Developments and the Fate of Bureucracy” dalam Industrial Management Review 7 (1966). Bennis mencoba melakukan prediksi masa depan tentang berbagai macam perubahan yang pada gilirannya akan mempengerahui eksistensi birokrasi. Menurut Bennis, birokrasi merupakan penemuan sosial yang sangat elegan, suatu bentuk kemampuan yang luar biasa untuk mengorganisasikan, mengkoordinasikan proses-proses kegiatan yang produktif pada masa Revolusi Industri.

a. Mewirausahakan Birokrasi

Birokrasi dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang hangat pada waktu itu, misalnya persoalan pengurangan peran-peran persobal, persoalan subyektivitas yang keterlaluan, dan tidak dihargainya hubungan kerja kemanusiaan. Singkatnya, dalam pandangan Bennis, birokrasi adalah produk kultural dan sangat terikat oleh proses zaman pada saat kemunculannya. Kita sangat membutuhkan birokrasi yang berorientasi kemanusiaan, tidak secara konseptual semata tapi merambah pada dataran praktis di lapangan. Hal ini menjadi pekerjaan sangat penting untuk mendekatkan birokrasi pada manusia, bukan lagi pada mesin. Sebuah teori akan diuji menurut kelayakan historis dan kebutuhan pada sebuah masa. Birokrasi yang humanis masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus serius digarap oleh para pemerhati masalah-masalah adminsitrasi negara dan kebijakan publik

Studi tentang birokrasi dan praktik birokrasi pemerintahan di Indonesia selama ini mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sesuai dengan perkembangan, perubahan, dan setting politik yang terjadi. Ketika zaman orde baru, birokrasi diarahkan sebagai alat negara (the tool of state) untuk mempertahankan kekuasaan dan layanan birokrasi justru menjadi salah satu causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Implikasi lebih lanjut, wajah birokrasi pemerintah pada masa itu lebih sebagai abdi negara dari pada sebagai pelayan masyarakat (public service). Pergeseran dari alat negara ke pelayan masyarakat sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti.

Akuntabilitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di semua level birokrasi merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Bila diamati secara seksama, reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Indikasi utama adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. Secara umum dapat dikatakan reformasi birokrasi di Indonesia yang sudah dilakukan selama ini belum berhasil.

b. Birokrasi sebagai penggerak Masyarkat

Birokrasi sebagai institusi publik sangat diharapkan menjadi organisasi pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik. Begitu pulah dengan birokrasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang eksistensinya untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Untuk membuktikan bahwa birokrasi menjadi institusi yang mengedepankan kepentingan publik maka setiap saat lembaga itu harus selalu siap untuk menyesuaikan dinamika zaman. Pada kondisi itulah diperlukan penataan berdasarkan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Langkah perubahan dengan menggunakan pendekatan marketing ini harus dilakukan oleh semua lapisan dalam birokrasi peradilan secara hirarkis. Dengan menempatkan birokrasi peradilan pada posisi yang tepat, maka proses kecepatan, kecermatan dan administrasi data yang lengkap akan tercapai. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada saat sekarang birokrasi peradilan terlalu lamban yang disebabkan oleh para birokrat dan stafnya tidak punya marketing feeling (jiwa pemasar). Mereka hanya sekadar menjalankan tugas sehingga lebih bersifat mekanis. Birokrasi peradilan harus berorientasi ke depan, rasional dan efisien.

Intervensi Birokrasi Pemerintah dalam pembangunan masyarakat mendapat respon positif dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Respon Masyarakat dalam memaknai pembangunan yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah berbeda satu sama lain. Pada umumnya masyarakat pembangunan, sering diartikan sebagai pembangunan fisik. Misalnya membangun gedung sekolah, rumah ibadat, jalan raya ataupun kerja bakti lingkungan diartikan juga sebagai pembangunan. Memang sangat sederhana pandangan mereka tentang pembangunan dan itu tidaklah salah. Sebab menurut perspektif mereka pembangunan adalah pembangunan itu sendiri

Bagaimanapun juga birokrat melihat sikap masyarakat (sipil) dan pendekatannya adanya respon hukum bagi perubagan social, penempatannya tergantung pada keyakinan sikap moralitas. Pengaruhnya seringkali sebagai manipulasi. Intervensi pemerintah saat ini cakupannya meliputi kebebasan penyampaian pendapat sebagai aspirasai pendekatan publik untuk memberikan suksesnya pelaksanaan program-program kebijakan pemerintah tersebut.

c. Pendekatan Perubahan Masyarakat

Berbagai macam aktivitas pembangunan yang sudah dilakukan Birokrasi Pemerintah Daerah seperti penyelesaian beberapa konfilk yang terjadi di lokasi penelitian, cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek sengketa yang harus diselesaikan, tanpa memperhitungkan keberadaan dan potensi konflik yang terjadi, sehingga walaupun konflik tersebut dapat didamaikan, namun beberapa waktu muncul lagi. LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik yang sempat diselesaikan Birokrasi Pemerintah namun tidak langgeng, menawarkan pola pendekatan yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pendamai dengan melibatkan mereka (tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha) sebagai mediator, merupakan aktivitas yang bertugas untuk menjalin dan menjaga hubungan yang baik antar organisasi swasta/ pemerintah masyarakat dan lainnya.

Perlu diketahui, bahwa pokok yang ingin dicapai daripada bureaucrat-people adalah efisiensi dalam segala hal. Artinya bahwa segala kegiatan yang dijalankan dalam pemerintahan harus didasarkan pada efisiensi. Hal ini berarti bahwa organisasi yang dijalankan harus mencerminkan adanya pembagian kerja yang baik, susunan organisasi yang rasional, pembagian wewenang yang proporsional dengan tugasnya dan sebagainya. Manajemen yang dijalankan juga harus rasional dengan perencanan yang realistis dan mudah dijalankan, adanya pengawasan yang baik dan sebagainya.

d. Peran Partisipasi Masyarat: Partisipasi Administrasi dan Politik

Birokasi dalam praktiknya, struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama birokrasi dengan adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu. Ungkapan yang sering didengar adalah “kalau bisa dibuat sulit, mengapa harus dimudahkan”. Demikian pula obsesi para birokrat dan politisi adalah menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power culture). Dengan kata lain, birokrasi adalah mesin negara yang paling mudah digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat, sekaligus memanfaatkannya untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam kultur birokrasi yang demikian, korupsi, kolusi dan nepotisme adalah hal biasa.

Salah satu jawaban yang juga berkembang adalah apa yang disebut pilihan publik, suatu teori yang berkembang atas dasar prinsip-prinsip ekonomi. Pandangan ini berpangkal pada pilihan-pilihan perorangan (individual choices) sebagai basis dari langkah-langkah politik dan administratif. Memaksimalkan pilihan-pilihan individu merupakan pandangan teleologis yang paling pokok, dengan mengurangi sampai sekecil mungkin biaya atau beban dari tindakan kolektif terhadap individu.

Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan sendirinya akan ada konflik dalam pilihan-pilihan tersebut, dan bagaimana mengelola konflik-konflik itu merupakan tantangan pokok bagi administrasi dalam merancang dan mengelola badan-badan dan program-program publik.

Dapat dipahami bahwa tidak semua pihak merasa puas dengan pendekatan-pendekatan yang demikian. Justru, munculnya pandangan-pandangan mengenai etika administrasi ini berkaitan erat dengan upaya mendudukkan etika atau moral sebagai prinsip utama (guiding principles) dalam administrasi.

Pendekatan ini berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa proses administrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat. Pendekatan ini pun, tidak hanya satu garisnya.

e. Dilema Birokrasi

Selama ini, penyusunan organisasi pemerintah daerah lebih banyak dilakukan berdasarkan kepentingan birokrasi, belum merefleksikan kepentingan masyarakat. Organisasi dibentuk bukan sebagai wadah dan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien, melainkan untuk menampung orang atau pejabat. Dengan demikian, prinsipnya organisasi untuk penempatan orang, bukan orang ditempatkan untuk mengisi organisasi. Gejala semacam itu sudah berjalan sangat lama dan menjadi semakin meluas seiring dengan era desentralisasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong pemerintah daerah membentuk organisasi yang besar dan berjenjang banyak. Kemampuan system pelayanan publik, pada dasarnya bergantung kepada apakah birokrasi yang ada dapat tanggap terhadap dinamika yang berkembang pada masyarakat dan mampu menterjemahkan misi tersebut dalam suatu tatanan birokrasi untuk mencapai efesiensi dan efektifitas pemerintahan.

Dilemma yang besar timbul, disaat adanya kegagalan dari pada birokrasi tingkat bawah ( street level bureaucrats ) tidak mampu untuk merespon segala apa kebijakan yang diberikan oleh birokrasi diatasnya, sehingga sulitnya untuk merespon secara kreatif apa yang menjadi problematika dalam masyarakat. Kemungkinan adanya powerless birokrasi yang ada dipemerintahan daerah pada masa orde baru mungkin karena kurang responsifenya para birokrat. Pilar-pilar birokrasi yang menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia hanya menghasilkan konflik diantara pemerintah dan masyarakat

f. Partisipasi sebagai “Private Good”

Ketika teori demokrasi berpikir bahwa patisipasi sebagai kebajikan itu masyakat itu sendiri, demokrasi menganggap bahwa barang publik membawa penghargaan kepada individu sebagai bentuk loyalitas dan penilaian penuh terhadap pastisipasi dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi dan birokrasi sesungguhnya sangat diperlukan dalam prosespembangunan suatu negara , akan tetapi semakin kuat birokrasi dalam negara maka akan semakin rendah demokrasi dan sebaliknya semakin lemah birokrasi maka akan semakin tinggi demokrasi.

Birokrasi dan Demokrasi melalui penjelasan tersebut ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, birokrasi dan demokrasi sangat diperlukan dalam kegiatan negara dan masyarakat, akan tetapi keduanya justru menunjukkan tingkat perbedaan yang mendasar dan kalaupun memungkinkan dapat dipertemukan satu sama lain melalui rekonstruksi antara keduanya. Birokrasi merupakan salah satu sarana bagi kekuasaan negara untuk memperkuat posisi politik dan merupakan sumber legitirnasi politiknya. Sementara demokrasi merupakan keinginan dari sebagian besar rnasyarakat untuk rnendapatkan keberdayaan sehingga proses tawar menawar antara state dan sipil society dapat berkembang dengan baik khususnya dalam kerangka pengembalian keputusan politik sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri.

g. Keadilan Partisipasi vs Produktivitas Partisipasi

Kecurigaan publik tertuju pada birokrasi yang melaksanakan peraturan-peraturan terhadap perkumpulan organisasi, yang mana diyakininya sebagai harapan adanya perubahan kemiskinan dan ketidak-produktifnya elemen masyarakat, yang nantinya menjadikan sumber keuntungan bagi masyarakat itu sendiri sebagai ketidakmampuannya.

Adanya program-program sosial dirancang untuk mengurangi kerugian masyarakat lapisan bawah di dunia ketiga (wilayah usaha pembangunan, literatur dan program pendidkan orang dewasa, kebijakan kesehatan publik, mengatasi pengangguran, dan kebijakan investasi pajak dasar, dan program-program kebijakan yang tidak begitu memberatkan keadilan masyarakat). Ketika pendistribusian antara kepentingan politik dan kepentingan masyarakat yaitu melahirkan keuntungan individu bahwa setiap oembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Sebagai hasil akhir, bahwa kewajaran birokrasi adalah untuk membantu lemahnya keuntungan kondisi adanya indikator karya individu berbagai lapisan kelompok masyarakat dengan melibatkan sinergi kelompok lainnya. Birokrasi dapat meningkatkan produktivitas kelompok tersebut dengan mengorganisir kepentingan kelompok tersebut dengan adanya hubungan mutualistis sebagai upaya peningkatan produktivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.

h. Reformasi Agraria

Revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah akan efektif jika dilengkapi pemberian tanah kepada rakyat (land reform). Tanah-tanah ini akan menjadi alat produksi yang kelak akan memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa. Tapi, tidak cukup sekadar land reform. Pemerintah harus pula merevisi kebijakan tata ruangnya sehingga konversi lahan persawahan bisa dikendalikan.

Reforma agraria adalah suatu upaya untuk menata ulang struktur yakni hubungan dan kesepakatan antara pemilik dan penggarap tanah, penguasaan, susunan kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang timpang untuk kepetingan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pelaksanaan ini ditujukan bagi petani kecil, buruh tani dan masyarakat miskin secara luas. Reforma agraria tidak hanya berbicara masalah alat produksi saja yaitu tanah dan air, namun keseluruhan faktor produksi seperti benih, permodalan, teknologi dan alat pertanian, dan pasar

Reforma agraria merupakan jalan yang paling memungkinkan untuk dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kedudukannya yang terpinggirkan, sekaligus melepaskan diri dari penindasan kekuatan ekonomi besar dan penindasan kekuasaan politik kelas yang dominan. Reforma agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian modenn yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan, terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumber agraria sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Reformasi Agraria (Land Reform) memberikan beberapa contoh adanya isue seperti:

(1) Konsekwensi ketika sistem birokrasi dibutuhkan untuk melayani obyek sosial yang melibatkan perilaku kelompok masyarakat terbesar, termasuk ahli waris dan korban dari implementasi kebijakan;

(2) Adanya hubungan antara keadilan dan produktivitas dalam beberapa kasus;

(3) Effektivitas partisipasi yang dimaksudkan sebagai tujuan perubahan sosial seperti agraria (land reform)

Kesimpulan

Pembangunan demokratis adalah partisipasi masyarakat. Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Secara substantif partisipasi mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan.

Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa dan akses terhadap sumberdaya lokal. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Jika pembangunan desa berbasis masyarakat berbicara pada level yang lebih mikro, maka pembicaraan tentang demokratisasi ekonomi harus dimulai dari level ideologi, yaitu cara pandang makro terhadap alokasi sumberdaya dalam masyarakat, terutama tanah. Dalam konteks ini merekam perdebatan menarik antara dua haluan dalam memandang pembaharuan agraria: haluan pemerataan-keadilan yang mempromosikan landreform dan haluan pertumbuhan-kemakmuran yang mempromosikan agribisnis dan agropolitan.

Daftar Pustaka

Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, prestasi Pustakaraya.

Buchori, Mochtar, 1982, Pola Tingkah Laku Birokrasi sebagai Akibat Pengaruh Kebudayaan, dalam Prisma, 6 Juni 1982: 70-85.

Dvorin, Eugene.P dan Simmons, Robert H, 2000, Dari Amoral sampai Birokrasi Humanisme, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.

Etzioni-Halevy,Eva, 1983, Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma London, Boston, Melbourne and Henle, Routledge and Kegan Paul.

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta, Balai Pustaka.

Sutherland, Heather, 1983, Terbentuknya Sebuah Elite Birokasi, Jakarta, Sinar Harapan.

Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta, Peradaban.

Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Cakung Payangan Bekasi, Gugus Press.

Putra, Fadillah dan Arif, Saiful, 2001, Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government Osborne Gaebler, Yogyakarta, LKiS.

Hello world!

Agustus 12, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!