How Societies Participation to Helps Development

Agustus 12, 2008

Pendahuluan

Birokrasi selalu menjadi perhatian masyarakat, pemikiran mengenai berbagai urusan prosedural penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan pemerintahan. Birokrasi kini dipandang sebagai sebuah sistem dan alat manajemen pemerintahan yang amat buruk. Dikatakan demikian karena kita mencium bahwa aroma birokrasi sudah melenceng dari tujuan semula sebagai medium penyelenggaraan tugas-tugas kemanusiaan, yaitu melayani masyarakat (public service) dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi, yang terpampang birokrasi kini identik dengan peralihan dari meja ke meja, proses yang ribet, berbelit-belit, dan tidak efisien. Urusan-urusan birokrasi selalu menjengkelkan karena selalu berurusan dengan pengisian formulir-formulir, proses perolehan izin yang melalui banyak kontrol secara berantai, aturan-aturan yang ketat yang mengharuskan seseorang melewati banyak sekat-sekat formalitas dan sebagainya.

Citra buruk yang melekat dalam tubuh birokrasi dikarenakan sistem ini telah dianggap sebagai “tujuan” bukan lagi sekadar “alat” untuk mempermudah jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataannya, birokrasi telah lama menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara. Terkesan, mustahil negara tanpa birokrasi. Tapi, birokrasi seperti apa yang sangat menjanjikan bagi kita kalau sudah demikian parahnya penyakit yang melekat dalam tubuhnya itu?
Sangat penting apabila kita meninjau kembali definisi birokrasi.
Birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Poin pikiran penting di atas adalah bahwa birokrasi merupakan alat untuk memuluskan atau mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani masyarakat.

Kenyataan yang terjadi hingga detik ini, birokrasi hanya sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah untuk dilayani masyarakat. Atau dengan birokrasi pejabat pemerintahan ingin mencari keuntungan lewat birokrasi. Sebuah logika yang terbalik, memang! Seharusnya birokrasi adalah alat untuk melayani masyarakat dengan berbagai macam bentuk kebijakan yang dihasilkan pemerintah.Birokrasi menjadi sarang penyamun bagi beberapa oknum yang berupaya memanfaatkan sistem ini. Birokrasi telah menjadi “terali besi” (iron cage) yang membuat pengap kondisi bangsa kita akibat ulah para “penjahat berbaju birokrat”.

Konsep Max Weber, berbicara soal birokrasi, konsep yang digagas Max Weber, sosiolog ternama asal Jerman, yang dikenal melalui ideal type (tipe ideal) birokrasi modern. Model itulah yang sering diadopsi dalam berbagai rujukan birokrasi negara kita, walaupun dalam penerapan tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Tipe ideal itu melekat dalam struktur organisasi rasional dengan prinsip “rasionalitas”, yang bercirikan pembagian kerja, pelimpahan wewenang, impersonalitas, kualifikasi teknis, dan efisiensi. Pada dasarnya, tipe ideal birokrasi yang diusung oleh Weber bertujuan ingin menghasilkan efisiensi dalam pengaturan negara. Tapi, kenyataan dalam praktik konsep Weber sudah tidak lagi sepenuhnya tepat disesuaikan dengan keadaan saat ini, apalagi dalam konteks Indonesia. Perlu ada pembaharuan makna dan kandungan birokrasi.

Secara filosofis dalam paradigma Weberian, birokrasi merupakan organisasi yang rasional dengan mengedepankan mekanisme sosial yang “memaksimumkan efisiensi”. Pengertian efisiensi digunakan secara netral untuk mengacu pada aspek-aspek administrasi dan organisasi. Dalam pandangan ini, birokrasi dimaknai sebagai institusi formal yang memerankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, birokrasi dalam pengertian Weberian adalah fungsi dari biro untuk menjawab secara rasional terhadap serangkaian tujuan yang ditetapkan pemerintahan. Kalau boleh dibilang, birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya.

Berbeda dengan konsep birokrasi yang digagas oleh Hegel dan Karl Marx. Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hanya saja Marx pesimis dengan birokrasi karena instrumen negara ini hanya dijadikan alat untuk meneguhkan kekuatan kapitalisme dan akhirnya jauh dari harapan dan keinginan masyarakat. Sebagai sebuah konsep pemerintahan yang paling penting, birokrasi sering dikritik karena ternyata dalam praktiknya banyak menimbulkan problem “inefisiensi”. Menjadi sebuah paradoks, seharusnya dengan adanya birokrasi segala urusan menjadi beres dan efisien tapi ternyata setelah diterapkan menjadi “batu penghalang” yang tidak lagi menjadi efisien. Ada yang mengkritik bahwa birokrasi hanya menjadi ajang politisasi yang dilakukan oleh oknum partai yang ingin meraih kekuasaan dan jabatan politis. Term “efisiensi” layak “digugat”.

Rasionalitas dan efisiensi adalah dua hal yang sangat ditekankan oleh Weber. Rasionalitas harus melekat dalam tindakan birokratik, dan bertujuan ingin menghasilkan efisiensi yang tinggi. Menurut Miftah Thoha (2003:19), kaitan keduanya bisa dilacak dari kondisi sosial budaya ketika Weber masih hidup dan mengembangkan pemikirannya. Kata kunci dalam rasionalisasi birokrasi ialah menciptakan efisiensi dan produktifitas yang tinggi tidak hanya melalui rasio yang seimbang antara volume pekerjaan dengan jumlah pegawai yang profesional tetapi juga melalui pengunaan anggaran, pengunaan sarana, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau diteliti, konsep rasionalitas dan efisiensi yang membingkai dalam ramuan birokrasi adalah susunan hirarki, di mana ukurannya tergantung kebutuhan pada masing-masing zaman. Zaman kita sangat berbeda dengan zaman yang tengah terjadi pada saat Weber masih hidup.

Hal yang sangat menarik adalah kritik yang disampaikan Warren Bennis melalui tulisannya “Organizational Developments and the Fate of Bureucracy” dalam Industrial Management Review 7 (1966). Bennis mencoba melakukan prediksi masa depan tentang berbagai macam perubahan yang pada gilirannya akan mempengerahui eksistensi birokrasi. Menurut Bennis, birokrasi merupakan penemuan sosial yang sangat elegan, suatu bentuk kemampuan yang luar biasa untuk mengorganisasikan, mengkoordinasikan proses-proses kegiatan yang produktif pada masa Revolusi Industri.

a. Mewirausahakan Birokrasi

Birokrasi dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang hangat pada waktu itu, misalnya persoalan pengurangan peran-peran persobal, persoalan subyektivitas yang keterlaluan, dan tidak dihargainya hubungan kerja kemanusiaan. Singkatnya, dalam pandangan Bennis, birokrasi adalah produk kultural dan sangat terikat oleh proses zaman pada saat kemunculannya. Kita sangat membutuhkan birokrasi yang berorientasi kemanusiaan, tidak secara konseptual semata tapi merambah pada dataran praktis di lapangan. Hal ini menjadi pekerjaan sangat penting untuk mendekatkan birokrasi pada manusia, bukan lagi pada mesin. Sebuah teori akan diuji menurut kelayakan historis dan kebutuhan pada sebuah masa. Birokrasi yang humanis masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus serius digarap oleh para pemerhati masalah-masalah adminsitrasi negara dan kebijakan publik

Studi tentang birokrasi dan praktik birokrasi pemerintahan di Indonesia selama ini mengalami tingkat fluktuatif yang tinggi sesuai dengan perkembangan, perubahan, dan setting politik yang terjadi. Ketika zaman orde baru, birokrasi diarahkan sebagai alat negara (the tool of state) untuk mempertahankan kekuasaan dan layanan birokrasi justru menjadi salah satu causa prima terhadap maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Implikasi lebih lanjut, wajah birokrasi pemerintah pada masa itu lebih sebagai abdi negara dari pada sebagai pelayan masyarakat (public service). Pergeseran dari alat negara ke pelayan masyarakat sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti.

Akuntabilitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi di semua level birokrasi merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Bila diamati secara seksama, reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal. Indikasi utama adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya perkara korupsi. Secara umum dapat dikatakan reformasi birokrasi di Indonesia yang sudah dilakukan selama ini belum berhasil.

b. Birokrasi sebagai penggerak Masyarkat

Birokrasi sebagai institusi publik sangat diharapkan menjadi organisasi pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik. Begitu pulah dengan birokrasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang eksistensinya untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Untuk membuktikan bahwa birokrasi menjadi institusi yang mengedepankan kepentingan publik maka setiap saat lembaga itu harus selalu siap untuk menyesuaikan dinamika zaman. Pada kondisi itulah diperlukan penataan berdasarkan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Langkah perubahan dengan menggunakan pendekatan marketing ini harus dilakukan oleh semua lapisan dalam birokrasi peradilan secara hirarkis. Dengan menempatkan birokrasi peradilan pada posisi yang tepat, maka proses kecepatan, kecermatan dan administrasi data yang lengkap akan tercapai. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada saat sekarang birokrasi peradilan terlalu lamban yang disebabkan oleh para birokrat dan stafnya tidak punya marketing feeling (jiwa pemasar). Mereka hanya sekadar menjalankan tugas sehingga lebih bersifat mekanis. Birokrasi peradilan harus berorientasi ke depan, rasional dan efisien.

Intervensi Birokrasi Pemerintah dalam pembangunan masyarakat mendapat respon positif dari masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Respon Masyarakat dalam memaknai pembangunan yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah berbeda satu sama lain. Pada umumnya masyarakat pembangunan, sering diartikan sebagai pembangunan fisik. Misalnya membangun gedung sekolah, rumah ibadat, jalan raya ataupun kerja bakti lingkungan diartikan juga sebagai pembangunan. Memang sangat sederhana pandangan mereka tentang pembangunan dan itu tidaklah salah. Sebab menurut perspektif mereka pembangunan adalah pembangunan itu sendiri

Bagaimanapun juga birokrat melihat sikap masyarakat (sipil) dan pendekatannya adanya respon hukum bagi perubagan social, penempatannya tergantung pada keyakinan sikap moralitas. Pengaruhnya seringkali sebagai manipulasi. Intervensi pemerintah saat ini cakupannya meliputi kebebasan penyampaian pendapat sebagai aspirasai pendekatan publik untuk memberikan suksesnya pelaksanaan program-program kebijakan pemerintah tersebut.

c. Pendekatan Perubahan Masyarakat

Berbagai macam aktivitas pembangunan yang sudah dilakukan Birokrasi Pemerintah Daerah seperti penyelesaian beberapa konfilk yang terjadi di lokasi penelitian, cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek sengketa yang harus diselesaikan, tanpa memperhitungkan keberadaan dan potensi konflik yang terjadi, sehingga walaupun konflik tersebut dapat didamaikan, namun beberapa waktu muncul lagi. LSM LPIP dalam menangani beberapa konflik yang sempat diselesaikan Birokrasi Pemerintah namun tidak langgeng, menawarkan pola pendekatan yang berbeda, yaitu memakai strategi pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pendamai dengan melibatkan mereka (tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha) sebagai mediator, merupakan aktivitas yang bertugas untuk menjalin dan menjaga hubungan yang baik antar organisasi swasta/ pemerintah masyarakat dan lainnya.

Perlu diketahui, bahwa pokok yang ingin dicapai daripada bureaucrat-people adalah efisiensi dalam segala hal. Artinya bahwa segala kegiatan yang dijalankan dalam pemerintahan harus didasarkan pada efisiensi. Hal ini berarti bahwa organisasi yang dijalankan harus mencerminkan adanya pembagian kerja yang baik, susunan organisasi yang rasional, pembagian wewenang yang proporsional dengan tugasnya dan sebagainya. Manajemen yang dijalankan juga harus rasional dengan perencanan yang realistis dan mudah dijalankan, adanya pengawasan yang baik dan sebagainya.

d. Peran Partisipasi Masyarat: Partisipasi Administrasi dan Politik

Birokasi dalam praktiknya, struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama birokrasi dengan adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu. Ungkapan yang sering didengar adalah “kalau bisa dibuat sulit, mengapa harus dimudahkan”. Demikian pula obsesi para birokrat dan politisi adalah menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power culture). Dengan kata lain, birokrasi adalah mesin negara yang paling mudah digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat, sekaligus memanfaatkannya untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam kultur birokrasi yang demikian, korupsi, kolusi dan nepotisme adalah hal biasa.

Salah satu jawaban yang juga berkembang adalah apa yang disebut pilihan publik, suatu teori yang berkembang atas dasar prinsip-prinsip ekonomi. Pandangan ini berpangkal pada pilihan-pilihan perorangan (individual choices) sebagai basis dari langkah-langkah politik dan administratif. Memaksimalkan pilihan-pilihan individu merupakan pandangan teleologis yang paling pokok, dengan mengurangi sampai sekecil mungkin biaya atau beban dari tindakan kolektif terhadap individu.

Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan sendirinya akan ada konflik dalam pilihan-pilihan tersebut, dan bagaimana mengelola konflik-konflik itu merupakan tantangan pokok bagi administrasi dalam merancang dan mengelola badan-badan dan program-program publik.

Dapat dipahami bahwa tidak semua pihak merasa puas dengan pendekatan-pendekatan yang demikian. Justru, munculnya pandangan-pandangan mengenai etika administrasi ini berkaitan erat dengan upaya mendudukkan etika atau moral sebagai prinsip utama (guiding principles) dalam administrasi.

Pendekatan ini berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya, dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan. Asasnya adalah bahwa proses administrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat. Pendekatan ini pun, tidak hanya satu garisnya.

e. Dilema Birokrasi

Selama ini, penyusunan organisasi pemerintah daerah lebih banyak dilakukan berdasarkan kepentingan birokrasi, belum merefleksikan kepentingan masyarakat. Organisasi dibentuk bukan sebagai wadah dan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien, melainkan untuk menampung orang atau pejabat. Dengan demikian, prinsipnya organisasi untuk penempatan orang, bukan orang ditempatkan untuk mengisi organisasi. Gejala semacam itu sudah berjalan sangat lama dan menjadi semakin meluas seiring dengan era desentralisasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong pemerintah daerah membentuk organisasi yang besar dan berjenjang banyak. Kemampuan system pelayanan publik, pada dasarnya bergantung kepada apakah birokrasi yang ada dapat tanggap terhadap dinamika yang berkembang pada masyarakat dan mampu menterjemahkan misi tersebut dalam suatu tatanan birokrasi untuk mencapai efesiensi dan efektifitas pemerintahan.

Dilemma yang besar timbul, disaat adanya kegagalan dari pada birokrasi tingkat bawah ( street level bureaucrats ) tidak mampu untuk merespon segala apa kebijakan yang diberikan oleh birokrasi diatasnya, sehingga sulitnya untuk merespon secara kreatif apa yang menjadi problematika dalam masyarakat. Kemungkinan adanya powerless birokrasi yang ada dipemerintahan daerah pada masa orde baru mungkin karena kurang responsifenya para birokrat. Pilar-pilar birokrasi yang menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia hanya menghasilkan konflik diantara pemerintah dan masyarakat

f. Partisipasi sebagai “Private Good”

Ketika teori demokrasi berpikir bahwa patisipasi sebagai kebajikan itu masyakat itu sendiri, demokrasi menganggap bahwa barang publik membawa penghargaan kepada individu sebagai bentuk loyalitas dan penilaian penuh terhadap pastisipasi dalam kehidupan masyarakat. Demokrasi dan birokrasi sesungguhnya sangat diperlukan dalam prosespembangunan suatu negara , akan tetapi semakin kuat birokrasi dalam negara maka akan semakin rendah demokrasi dan sebaliknya semakin lemah birokrasi maka akan semakin tinggi demokrasi.

Birokrasi dan Demokrasi melalui penjelasan tersebut ibarat dua sisi dari mata uang yang sama, birokrasi dan demokrasi sangat diperlukan dalam kegiatan negara dan masyarakat, akan tetapi keduanya justru menunjukkan tingkat perbedaan yang mendasar dan kalaupun memungkinkan dapat dipertemukan satu sama lain melalui rekonstruksi antara keduanya. Birokrasi merupakan salah satu sarana bagi kekuasaan negara untuk memperkuat posisi politik dan merupakan sumber legitirnasi politiknya. Sementara demokrasi merupakan keinginan dari sebagian besar rnasyarakat untuk rnendapatkan keberdayaan sehingga proses tawar menawar antara state dan sipil society dapat berkembang dengan baik khususnya dalam kerangka pengembalian keputusan politik sebagaimana prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri.

g. Keadilan Partisipasi vs Produktivitas Partisipasi

Kecurigaan publik tertuju pada birokrasi yang melaksanakan peraturan-peraturan terhadap perkumpulan organisasi, yang mana diyakininya sebagai harapan adanya perubahan kemiskinan dan ketidak-produktifnya elemen masyarakat, yang nantinya menjadikan sumber keuntungan bagi masyarakat itu sendiri sebagai ketidakmampuannya.

Adanya program-program sosial dirancang untuk mengurangi kerugian masyarakat lapisan bawah di dunia ketiga (wilayah usaha pembangunan, literatur dan program pendidkan orang dewasa, kebijakan kesehatan publik, mengatasi pengangguran, dan kebijakan investasi pajak dasar, dan program-program kebijakan yang tidak begitu memberatkan keadilan masyarakat). Ketika pendistribusian antara kepentingan politik dan kepentingan masyarakat yaitu melahirkan keuntungan individu bahwa setiap oembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Sebagai hasil akhir, bahwa kewajaran birokrasi adalah untuk membantu lemahnya keuntungan kondisi adanya indikator karya individu berbagai lapisan kelompok masyarakat dengan melibatkan sinergi kelompok lainnya. Birokrasi dapat meningkatkan produktivitas kelompok tersebut dengan mengorganisir kepentingan kelompok tersebut dengan adanya hubungan mutualistis sebagai upaya peningkatan produktivitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.

h. Reformasi Agraria

Revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah akan efektif jika dilengkapi pemberian tanah kepada rakyat (land reform). Tanah-tanah ini akan menjadi alat produksi yang kelak akan memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa. Tapi, tidak cukup sekadar land reform. Pemerintah harus pula merevisi kebijakan tata ruangnya sehingga konversi lahan persawahan bisa dikendalikan.

Reforma agraria adalah suatu upaya untuk menata ulang struktur yakni hubungan dan kesepakatan antara pemilik dan penggarap tanah, penguasaan, susunan kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber agraria yang timpang untuk kepetingan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Pelaksanaan ini ditujukan bagi petani kecil, buruh tani dan masyarakat miskin secara luas. Reforma agraria tidak hanya berbicara masalah alat produksi saja yaitu tanah dan air, namun keseluruhan faktor produksi seperti benih, permodalan, teknologi dan alat pertanian, dan pasar

Reforma agraria merupakan jalan yang paling memungkinkan untuk dapat memberdayakan rakyat pedesaan dari kedudukannya yang terpinggirkan, sekaligus melepaskan diri dari penindasan kekuatan ekonomi besar dan penindasan kekuasaan politik kelas yang dominan. Reforma agraria selanjutnya diharapkan dapat menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian modenn yang sehat, terjaminnya kepastian pemilikan tanah bagi rakyat sebagai sumber daya kehidupan, terciptanya sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumber agraria sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Reformasi Agraria (Land Reform) memberikan beberapa contoh adanya isue seperti:

(1) Konsekwensi ketika sistem birokrasi dibutuhkan untuk melayani obyek sosial yang melibatkan perilaku kelompok masyarakat terbesar, termasuk ahli waris dan korban dari implementasi kebijakan;

(2) Adanya hubungan antara keadilan dan produktivitas dalam beberapa kasus;

(3) Effektivitas partisipasi yang dimaksudkan sebagai tujuan perubahan sosial seperti agraria (land reform)

Kesimpulan

Pembangunan demokratis adalah partisipasi masyarakat. Secara teoretis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (inclusion) dan keikutsertaan (involvement). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. Inclusion menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan involvement berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat. Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan terutama kelompok-kelompok masyarakat miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya. Secara substantif partisipasi mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan.

Pemerintah, sebaliknya, mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa dan akses terhadap sumberdaya lokal. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Jika pembangunan desa berbasis masyarakat berbicara pada level yang lebih mikro, maka pembicaraan tentang demokratisasi ekonomi harus dimulai dari level ideologi, yaitu cara pandang makro terhadap alokasi sumberdaya dalam masyarakat, terutama tanah. Dalam konteks ini merekam perdebatan menarik antara dua haluan dalam memandang pembaharuan agraria: haluan pemerataan-keadilan yang mempromosikan landreform dan haluan pertumbuhan-kemakmuran yang mempromosikan agribisnis dan agropolitan.

Daftar Pustaka

Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, prestasi Pustakaraya.

Buchori, Mochtar, 1982, Pola Tingkah Laku Birokrasi sebagai Akibat Pengaruh Kebudayaan, dalam Prisma, 6 Juni 1982: 70-85.

Dvorin, Eugene.P dan Simmons, Robert H, 2000, Dari Amoral sampai Birokrasi Humanisme, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.

Etzioni-Halevy,Eva, 1983, Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma London, Boston, Melbourne and Henle, Routledge and Kegan Paul.

Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta, Balai Pustaka.

Sutherland, Heather, 1983, Terbentuknya Sebuah Elite Birokasi, Jakarta, Sinar Harapan.

Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta, Peradaban.

Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Cakung Payangan Bekasi, Gugus Press.

Putra, Fadillah dan Arif, Saiful, 2001, Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government Osborne Gaebler, Yogyakarta, LKiS.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: