Pelayanan Administrasi Publik

November 14, 2008

Setelah melihat gambaran sekilas mengenai kinerja reformasi administrasi di daerah saat ini, kiranya perlu memahami lebih mendalam mengenai visi, kebijakan dan strategi pemerintah daerah, serta strategi reformasi administrasi dalam kaitannya dengan pembangunan daya saing daerah. Sejalan dengan era otonomi daerah yang sedang digairahkan, pemerintah daerah kini ‘harus’ memiliki visi yang diinginkan sehingga diharapkan mampu mensejajarkan dengan daerah-daerah yang sudah maju.

Sementara misi yang diemban administrasi publik adalah sebagai penggerak utama dan pendobrak hambatan, serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah daerah maupun nasional melalui penata-ulang strategi reformasi administrasi. Apabila mencermati visi dan misi tersebut, maka belum tergambar secara jelas visi dan misi yang mengedepankan akan menjadi daya saing daerah yang berbasiskan pada sumber daya, bukan hanya sumberdaya alam, namun yang lebih penting adalah ‘berbasis ilmu pengetahuan’ melalui proses learning yang dinamis agar dapat menciptakan kompetensi inti, baik pada tingkat makro (country’s level) sampai tingkat regional (region’s level).

Oleh karena itu, dengan konteks ini suatu penataan ulang dengan visi baru yang bertumpu pada resource based approach, sekaligus membangun mental model dan system thinking berbangsa yang tangguh melalui semangat kompetisi dan kooperasi intra dan antar organisasi daerah melalui jaringan yang kokoh dalam persaingan yang berbasis pada knowledge & skills. Penataan ulang strategi daya saing daerah itu, bukan ditekankan pada pemanfaatan sumberdaya alam semata, namun merupakan pengintegrasian antara sumberdaya yang sifatnya tangible, intangible, dan human resources dalam semangat collective learning.

Menegakkan semangat collective learning ini perlu dimulai dari tingkatan makro (pemerintah baik nasional maupun daerah) sebagai initiator, change creator maupun sebagai fasilitator (Porter, 1999) sampai pada tataran mikro. Kebijakan teknis daerah-daerah yang masih menyebutkan bahwa landasan daya saing adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berbasis sumberdaya alam. Kebijakan teknis ini, perlu ditata-ulang dengan mengubah landasan daya saing, berupa keunggulan berbasis sumberdaya (resources based advantage), baik sumberdaya berwujud (tangible) maupun tak berwujud (intangible).

Untuk menjabarkan visi, strategi dan orientasi itu, perlu memperhatikan juga struktur komposisi regional dan global yang sangat potensial menjadi pesaing daerah-daerah. Oleh karena itu, untuk menata-ulang strategi reformasi administrasi itu, maka daerah dapat melakukannya dengan cara menelusuri tiga macam strategic resources, yaitu

  1. Tangible resources, seperti karyawan atau SDM (PNS), pelanggan (masyarakat dan dunia usaha), kapasitas, dana, dan produk (jasa);
  2. Intangible resources, seperti keterampilan karyawan (PNS), mutu pelanggan (society), efisiensi biaya produk (pelayanan), dan mutu pelayanan;
  3. Very intangible (indirect) resources, seperti moral karyawan (PNS), reputasi di mata society, dan reputasi di mata investor.

Secara lebih konkrit dan komprehensif, perlu mengurai lima regional competitiveness drivers factor yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni: knowledge, kohesi sosial, infrastruktur, konektivitas, dan produktivitas. Kesemuanya mengarah pada proses knowledge management cluster. Sekadar ilustrasi, contoh salah satu faktor yakni konektivitas yang mencakup dua hal pokok, yakni (1) konektivitas internal; dan (2) eksternal. Banyak yang bisa dilakukan untuk menata-ulang reformasi administrasi daerah guna membangun daya saing. Bila mau jujur, sebenarnya belum melakukan upaya-upaya yang cermat untuk menjalin tali-temali konektivitas internal, misalnya suatu daerah industri dengan instansi terkait, perguruan tinggi, sampai pemanfaatan masyarakat sekitarnya. Selain itu, konektivitas eksternal, berupa keterkaitan suatu daerah dengan daerah lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, terutama dalam satu kawasan.

Sebagai contoh konkrit, daerah-daerah perlu melakukan kerjasama regional untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan reformasi administrasi yang telah dilakukan oleh daerah-daerah lain tersebut.Contoh lain memperlihatkan ketertinggalan daerah-daerah yang baru menggunakan keunggulan sumberdaya alam, belum berbasis pada pengetahuan atau sumberdaya tangible dan intangible adalah kekalahan Indonesia dengan Malaysia dalam memperebutkan pulau Sipadan-Ligitan. Meskipun hal itu, telah jelas sebelumnya kepemilikannya bagi Indonesia. Namun, rangkaian knowledge dan resource based mendapatkannya dimiliki negara lain, sehingga kita kehilangan sumber kekayaan kita.

Dengan demikian, keberhasilan reformasi administrasi dalam usaha membangun daya saing daerah sangat tergantung pada, antara lain:

  1. Dukungan dan komitmen dari pemimpin politik;
  2. Adanya agen (inti) pembaru;
  3. Adanya lingkungan sosial ekonomi dan politis yang kondusif;
  4. Waktu yang tepat.

Strategi yang berkenaan dengan sifat dan ruang lingkup pembaruan administratif haruslah dirancang melalui kerja sama yang harmonis antara pemimpin politik dan para pembaru, dimana mereka berdua harus memperhatikan faktor lingkungan yang ada. Sifat dan ruang lingkup reformasi administrasi juga tergantung pada tersedianya sumber daya, baik dana maupun tenaga (SDM). Karena pada umumnya daerah berkembang kekurangan dana maupun tenaga sehingga akan mengalami banyak kesulitan jika menerapkan pendekatan makro atau komprehensif. Dengan demikian, maka pendekatan mikro atau inkremental akan lebih cocok bagi daerah-daerah di Indoensia.

Dasar pemikirannya disini adalah bahwa setiap keputusan utama sebenarnya mencakup ‘perubahan inkremental’ untuk menanggulangi ‘penyakit khusus’. Strategi inkremental cocok dengan definisi reformasi administrasi sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses reformasi administrasi selalu merupakan ‘langkah tunggal’, tetapi langkah tunggal yang dipandang dalam kaitannya dengan langkah tunggal yang lain, sehingga membentuk suatu jaringan ‘cincin langkah berikutnya’ yang akhirnya terbentuk suatu inovasi dan pembaruan administrasi yang besar.

Tetapi harus menyadari akan keterbatasan pendekatan inkremental. Karena sekecil apapun suatu usaha pembaruan, suatu saat pasti sampai pada ambang pintu politik, yang pasti memerlukan pendukung politik yang cukup besar. Keadaan semacam ini secara alami sangat sulit bagi suatu ‘proyek kecil’ seperti yang dianjurkan pendekatan inkremental. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah memilih proyek mikro yang jadi prioritas utama dan memiliki efek ganda dalam rencana pembangunan daerah.

Tidak seperti halnya dengan perubahan kebijaksanaan ekonomi, reformasi administrasi mencakup perubahan yang menyusup ke seluruh jaringan birokrasi. Sebab birokrasi daerah dianggap sebagai satu kesatuan, sebagai PNS yang terintegrasi. Kebijaksanaan terpisah badan yang berbeda, tampaknya tidak dapat dipertahankan. Keadaan semacam inilah yang mengusik benak para teknokrat ekonom dalam pemerintahan, mengapa mereka gampang dipengaruhi. Kebijaksanaan ekonomi umumnya mempunyai ciri tersendiri (discrete), artinya berlaku khusus untuk satu sektor atau sektor yang lain dalam ekonomi dan seringkali hanya mencakup satu bagian atau satu badan saja.

Akhirnya, kesulitan yang akan dihadapi dalam proses reformasi administrasi bahwa proses ini langsung mempengaruhi mereka yang melaksanakan kebijaksanaan, namun manfaatnya tidak dapat segera dinikmati. Hal ini tidak seperti kebijaksanaan pertanian, atau kebijaksanaan kesehatan yang langsung kentara manfaatnya (manfaatnya segera dapat dinikmati).

Ringkasnya, pembaruan administrasi tidak menambah yang sudah ada, tetapi hanya merelokasikan sumber daya yang sudah ada. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang penuh dengan optimisme, mudah-mudahan dengan diakuinya negara kita sebagai negara ke-3 yang telah membuktikan ‘demokrasinya’ pasca pelaksanaan pemilu 2004 dan keberhasilan memilih pemimpin baru dengan tanpa ada insiden kekerasan yang berarti dan daerah-daerah yang saat in sedang melangsungkan pemilihan kepemimpinan baru juga yang sudah terseleksi ketangguhannya selama krisis ini, diharapkan mempunyai visi, misi dan strategi baru dengansemangat membangun. Yang penuh dengan semangat learning organization didalam melakukan reformasi administrasi publik yang serba baru, sehingga memiliki sense of direction, sense of discovery dan sense of destiny yang baru juga.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: